PARIS – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang telah matang dalam perumusan kebijakan ekonomi dan politik global. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan konsistensi arah pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.
Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan, Presiden Prabowo secara lugas menyampaikan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama di tengah dinamika geopolitik dunia yang diwarnai konflik kawasan, krisis energi, serta fluktuasi pasar keuangan internasional.
“Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang realistis dan relevan dengan situasi global saat ini. Indonesia menempatkan stabilitas, disiplin fiskal, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi,” ujar Bamsoet dari Paris, Jumat (23/1/2026).
Ketua MPR RI ke-15 itu menilai pemaparan capaian makroekonomi Indonesia dalam forum internasional bergengsi tersebut turut memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi tetap terkendali, rasio utang pemerintah di bawah 40 persen terhadap PDB, serta defisit fiskal yang terkelola dalam koridor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bamsoet menekankan, rekam jejak Indonesia yang tidak pernah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang negara menjadi faktor penting dalam membangun reputasi fiskal di mata investor global.
“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Konsistensi lintas pemerintahan dalam menjaga komitmen fiskal inilah yang membuat Indonesia dinilai kredibel,” katanya.
Selain aspek makroekonomi, Bamsoet juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia. Program makan bergizi gratis, layanan pemeriksaan kesehatan nasional, serta digitalisasi pendidikan dinilai sebagai kebijakan strategis yang berdampak luas, tidak hanya pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada produktivitas ekonomi nasional.
Program-program tersebut, lanjut Bamsoet, berpotensi menggerakkan sektor riil seperti UMKM, koperasi, petani, nelayan, hingga rantai pasok pangan nasional. Sementara itu, agenda sekolah rakyat bagi masyarakat miskin dan pembangunan universitas berstandar internasional dipandang sebagai langkah konkret memutus mata rantai kemiskinan struktural.
“Ini bukan kebijakan populis sesaat, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum dan pemberantasan praktik ekonomi ilegal. Bamsoet menilai langkah penertiban terhadap perkebunan, pertambangan ilegal, serta pencabutan izin korporasi yang melanggar hukum sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir melawan praktik ekonomi serakah atau greedynomics yang merugikan keadilan sosial.
Di sisi lain, Bamsoet mengingatkan bahwa agenda besar tersebut masih menghadapi tantangan implementasi. Reformasi BUMN membutuhkan keberanian politik dan konsistensi kebijakan, sementara program sosial berskala nasional menuntut tata kelola anggaran yang transparan dan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Penegakan hukum pun harus dijalankan secara adil dan tanpa tebang pilih.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara integrasi ekonomi global dan penguatan industri domestik agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pelaku utama dalam rantai nilai global.
“Jika seluruh agenda yang disampaikan Presiden Prabowo dapat dijalankan secara konsisten, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
