Jakarta – Pemerintah mematangkan konsep Sekolah Terintegrasi sebagai solusi pemerataan mutu pendidikan nasional melalui Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Jumat (30/1), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Pratikno menegaskan, Sekolah Terintegrasi dirancang untuk menjawab dua persoalan utama pendidikan nasional, yakni ketimpangan mutu antarwilayah serta rendahnya kualitas sekolah di sejumlah daerah.
Sekolah Terintegrasi bukan hanya pembangunan fisik sekolah, tetapi transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, di mana pun berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu,” kata Pratikno saat membuka rapat.
Konsep Sekolah Terintegrasi direncanakan satu unit di setiap kecamatan, bersifat inklusif dan bebas pungutan biaya, guna menjangkau anak usia sekolah secara luas dan merata.
Sekolah ini akan menyediakan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Model tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang konsisten sejak usia dini hingga menengah, didukung sarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dan pengayaan global.
Pratikno menjelaskan, sasaran utama Sekolah Terintegrasi adalah peserta didik dari keluarga desil menengah, tanpa menutup akses bagi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau program pendidikan lainnya. Program ini diharapkan mampu mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan.
Sekolah Terintegrasi juga akan dirancang terhubung dengan fasilitas vokasi sesuai karakter wilayah. Di wilayah pesisir, sekolah akan terintegrasi dengan vokasi perikanan, sementara di wilayah daratan disesuaikan dengan pertanian, peternakan, atau perkebunan.
Dengan begitu, lulusan sekolah dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan, Sekolah Terintegrasi memiliki tiga target utama, yakni transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi pembelajaran berkelanjutan.
“Sekolah Terintegrasi diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan di level kecamatan, dengan kurikulum kombinasi nasional dan internasional yang tetap memperhatikan kearifan lokal,” ujarnya.
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekolah Terintegrasi, dengan Menko PMK dan Mendikdasmen sebagai pengarah. Regulasi turunan untuk pelaksanaan kebijakan ini juga akan segera disiapkan.
RTM tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, MenPAN RB Rini Widyantini, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Plt Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat.
