Senator Soroti Ketimpangan Layanan Transportasi Antar-Wilayah di NTB

- Jurnalis

Minggu, 5 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid

Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid

NTB, okjakarta.com – Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap isu ketimpangan layanan transportasi antar-wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan capaian teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ia menilai capaian indikator kinerja seperti rasio konektivitas dan penurunan angka kecelakaan memang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor transportasi. Namun demikian, indikator makro tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

“Pembangunan transportasi yang ideal adalah pembangunan yang mampu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal,” ujarnya.

Mirah menyoroti ketimpangan antara transportasi laut dan darat yang masih menjadi persoalan mendasar di NTB. Dominasi konektivitas melalui jalur laut, sementara layanan transportasi darat masih belum menjangkau seluruh trayek secara optimal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang sangat bergantung pada transportasi darat sebagai sarana mobilitas utama.

“Pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam serta mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program keselamatan transportasi, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan, serta edukasi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi laut, khususnya terkait kasus blackout kapal yang menjadi peringatan serius bagi sistem pengawasan dan kelaikan operasional. Menurutnya, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

“Kita membutuhkan kebijakan transportasi yang tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*/hw)

Berita Terkait

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Global, 795 WNA Dapat Izin Tinggal Darurat
Wartawan Diintimidasi Saat Liputan PPPSRS The Elements, Proses Musyawarah Disorot Tak Transparan
Pembunuhan Cucu Mpok Nori: Deolipa Tegaskan Deportasi Fuad Hanya Ilusi, Hukum Indonesia Tak Bisa Dihindari
Dugaan Kriminalisasi Menguat di PK Ike Kusumawati, Respons Jaksa Dinilai Normatif
HEADLINE: FOPHI Hadiri “Seruan Aksi Simbolis 11 Tahun Kasus Akseyna”, Desak Pembukaan Kembali Penyelidikan Secara Ilmiah dan Transparan
Kinerja Imigrasi 2025 Moncer, PNBP Tembus Rp10,4 Triliun di Era Yuldi Yusman
Saksi Kunci Hilang dari Persidangan, Integritas Pembuktian Kasus Rangkong Dipertaruhkan
Sertifikat KI Dibagikan di Klungkung, Pemerintah Dorong Perlindungan Budaya dan Ekonomi Kreatif Bali
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 5 April 2026 - 17:54 WIB

Senator Soroti Ketimpangan Layanan Transportasi Antar-Wilayah di NTB

Minggu, 5 April 2026 - 15:16 WIB

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Global, 795 WNA Dapat Izin Tinggal Darurat

Sabtu, 4 April 2026 - 23:34 WIB

Wartawan Diintimidasi Saat Liputan PPPSRS The Elements, Proses Musyawarah Disorot Tak Transparan

Jumat, 3 April 2026 - 14:39 WIB

Pembunuhan Cucu Mpok Nori: Deolipa Tegaskan Deportasi Fuad Hanya Ilusi, Hukum Indonesia Tak Bisa Dihindari

Jumat, 3 April 2026 - 10:18 WIB

Dugaan Kriminalisasi Menguat di PK Ike Kusumawati, Respons Jaksa Dinilai Normatif

Berita Terbaru