Senator Soroti Ketimpangan Layanan Transportasi Antar-Wilayah di NTB

- Jurnalis

Minggu, 5 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid

Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid

NTB, okjakarta.com – Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan keprihatinan sekaligus perhatian serius terhadap isu ketimpangan layanan transportasi antar-wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan capaian teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ia menilai capaian indikator kinerja seperti rasio konektivitas dan penurunan angka kecelakaan memang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor transportasi. Namun demikian, indikator makro tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

“Pembangunan transportasi yang ideal adalah pembangunan yang mampu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan tertinggal,” ujarnya.

Mirah menyoroti ketimpangan antara transportasi laut dan darat yang masih menjadi persoalan mendasar di NTB. Dominasi konektivitas melalui jalur laut, sementara layanan transportasi darat masih belum menjangkau seluruh trayek secara optimal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman yang sangat bergantung pada transportasi darat sebagai sarana mobilitas utama.

“Pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis evaluasi mendalam serta mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program keselamatan transportasi, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan, serta edukasi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan standar keselamatan transportasi laut, khususnya terkait kasus blackout kapal yang menjadi peringatan serius bagi sistem pengawasan dan kelaikan operasional. Menurutnya, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

“Kita membutuhkan kebijakan transportasi yang tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (*/hw)

Berita Terkait

Pengadaan Laptop hingga Printer Proyek HDDAP Kementan Disorot, Dugaan Mark Up dan Permainan Tender Mencuat
Bongkar Aktor di Balik PETI Hulu Bintauna, Raldy Doy Minta Instruksi Kapolda Dikawal
PETI Hulu Bintauna Disorot, Raldy Doy Desak Instruksi Kapolda Sulut Tak Berhenti di Atas Kertas
Dadang Hartanto Pimpin Polda Metro Jaya, Harapan Baru bagi Pelayanan dan Keamanan Masyarakat
Pramono Tinjau Proyek Jalan 1,8 Kilometer, Konektivitas Kelapa Gading–Pulogadung Diperkuat
Urugan di Petukangan Selatan Tetap Jalan, Tindak Lanjut Pemerintah Dipertanyakan
RPA Ilegal Tetap Beroperasi Usai Disidak, Penerapan Aturan Pemkot Jaksel Dipertanyakan
Sengketa ABK Berakhir Damai, ANP Law Office Jembatani Kesepakatan Keluarga dan Perusahaan
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:29 WIB

Pengadaan Laptop hingga Printer Proyek HDDAP Kementan Disorot, Dugaan Mark Up dan Permainan Tender Mencuat

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 18:27 WIB

Bongkar Aktor di Balik PETI Hulu Bintauna, Raldy Doy Minta Instruksi Kapolda Dikawal

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 13:04 WIB

Dadang Hartanto Pimpin Polda Metro Jaya, Harapan Baru bagi Pelayanan dan Keamanan Masyarakat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 22:51 WIB

Pramono Tinjau Proyek Jalan 1,8 Kilometer, Konektivitas Kelapa Gading–Pulogadung Diperkuat

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:31 WIB

Urugan di Petukangan Selatan Tetap Jalan, Tindak Lanjut Pemerintah Dipertanyakan

Berita Terbaru