JAKARTA – Perkembangan teknologi digital dinilai telah mengubah wajah ancaman keamanan modern. Jika dahulu ancaman terorisme identik dengan kelompok bersenjata, jaringan tertutup, atau aksi kekerasan yang mudah dikenali, kini ancaman justru dapat tumbuh secara perlahan melalui ruang digital, media sosial, budaya visual, hingga paparan informasi yang terus memengaruhi pola pikir masyarakat tanpa disadari.
Fenomena tersebut menjadi fokus utama dalam peluncuran dan bedah buku Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital karya Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.; Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.; dan Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026 di Hotel Bidakara, Rabu (20/5/2026).
Buku tersebut hadir dengan pendekatan yang berbeda dibanding kajian terorisme pada umumnya. Alih-alih hanya membahas struktur organisasi, jaringan, atau aksi teror yang kasatmata, buku ini menyoroti bagaimana ancaman ekstremisme modern terbentuk secara bertahap melalui ekosistem digital yang berkembang sangat cepat.
Para penulis mencoba mengurai proses munculnya radikalisasi digital, pola penyebaran pengaruh melalui media daring, hingga bagaimana konten kekerasan dapat dikemas dalam bentuk yang tampak biasa, menarik, bahkan menyerupai hiburan. Dalam konteks inilah istilah “gamifikasi kekerasan” digunakan untuk menggambarkan cara kekerasan dan ekstremisme disisipkan melalui pendekatan visual, emosional, maupun interaktif yang mampu memengaruhi persepsi publik, khususnya generasi muda.
Pendekatan multidisipliner menjadi salah satu kekuatan utama buku tersebut. Kajian yang disajikan tidak hanya melihat ancaman dari sudut pandang keamanan semata, tetapi juga menghubungkannya dengan aspek psikologi, hukum, teknologi digital, pendidikan, perlindungan anak, serta ketahanan sosial masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, buku ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara dan masyarakat dapat membaca ancaman sebelum berkembang menjadi tindakan nyata.
Dalam pemaparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perubahan pola ancaman harus direspons dengan perubahan cara berpikir serta strategi penanganan yang lebih adaptif dan preventif.
Menurutnya, ancaman modern bergerak jauh lebih cepat dibanding pola penanganan konvensional yang selama ini digunakan aparat keamanan. Karena itu, kemampuan membaca gejala awal, memperkuat sistem pencegahan, serta membangun ketahanan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Ancaman saat ini bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan lama. Karena itu, kita perlu membangun kemampuan membaca gejala lebih awal, memperkuat pencegahan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat,” ujar Wakapolri dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan bahwa ekstremisme modern kini semakin cair, tidak selalu terikat pada struktur formal, dan berkembang melalui jejaring digital yang sulit dipetakan menggunakan pendekatan tradisional.
Karena itu, buku tersebut menekankan pentingnya deteksi dini melalui penguatan literasi digital, perlindungan anak, penguatan peran sekolah dan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.
Tidak hanya berbicara tentang ancaman, buku ini juga mengajak publik melihat keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Dalam perspektif yang dibangun para penulis, keamanan masa depan tidak cukup hanya dijaga oleh aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, institusi pendidikan, komunitas sosial, platform digital, hingga masyarakat secara luas.
Gagasan tersebut memperlihatkan pergeseran paradigma penanganan terorisme dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan berbasis ketahanan sosial.
Lebih jauh, buku Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital juga dinilai penting karena mengangkat isu yang relatif baru dan masih jarang dibahas secara komprehensif di Indonesia, yakni bagaimana ruang digital dapat membentuk pola pikir, memengaruhi perilaku, dan menciptakan risiko sosial yang berkembang secara senyap.
Pembahasan buku turut diperkaya oleh pandangan para penanggap lintas disiplin, di antaranya Zora Arfina Sukabdi, Harkristuti Harkrisnowo, Adityana Kasandra Putranto, serta Ismail Fahmi.
Kehadiran para penanggap tersebut memperkuat perspektif psikologi, hukum, perlindungan sosial, serta dinamika arus informasi digital yang menjadi bagian penting dalam memahami pola ancaman modern.
Dalam kesempatan yang sama, para penulis juga menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pemikiran mereka dalam pengembangan literatur keamanan dan pencegahan ekstremisme di era digital.
Pengakuan HKI itu menandai bahwa buku tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga bagian dari penguatan inovasi pemikiran dalam membaca tantangan keamanan nasional di masa depan.
Menutup pemaparannya, Wakapolri kembali menegaskan bahwa negara tidak boleh menunggu ancaman berkembang besar sebelum bertindak.
“Negara tidak boleh hanya hadir saat ancaman sudah membesar. Pencegahan harus datang lebih awal, sementara penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan secara terukur,” tegasnya.
Melalui buku ini, Polri menegaskan komitmennya untuk membangun pendekatan keamanan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, dengan menempatkan pencegahan, literasi, dan ketahanan masyarakat sebagai fondasi utama menghadapi ancaman ekstremisme modern.
Di tengah derasnya arus digital saat ini, ancaman paling berbahaya bukan hanya yang tampak di permukaan, melainkan ancaman yang tumbuh perlahan tanpa disadari dan memengaruhi cara berpikir masyarakat dari waktu ke waktu.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
