JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 14.237 personel gabungan untuk mengawal dan melayani kegiatan penyampaian pendapat masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang berlangsung pada Rabu (20/5/2026). Ribuan personel tersebut disiagakan di sejumlah titik strategis di wilayah ibu kota guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu bersama jajaran Kodam Jaya dan unsur pemerintah daerah. Fokus pengamanan diarahkan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan menjadi pusat konsentrasi massa, termasuk kawasan DPR/MPR RI, Monas-Silang Selatan, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI, hingga Tugu Proklamasi.
Menurutnya, kehadiran aparat bukan semata-mata untuk melakukan pengamanan, melainkan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di muka umum. Aparat di lapangan diminta mengedepankan pendekatan humanis sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga selama kegiatan berlangsung.
“Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mempersiapkan kegiatan masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, termasuk terkait situasi arus lalu lintas,” ujar Kombes Budi dalam keterangannya.
Ia memaparkan bahwa total 14.237 personel gabungan tersebut terdiri atas 12.263 personel Polri, 500 personel TNI, 74 personel pemerintah daerah, 400 personel pengamanan dalam DPR/MPR RI, serta 1.000 personel dari unsur Sabuk Kamtibmas dan Potensi Masyarakat (Potmas). Seluruh personel akan ditempatkan secara tersebar sesuai kebutuhan dan potensi kerawanan di lapangan.
Pola pengamanan, lanjutnya, disusun untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas massa dan kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika pergerakan massa aksi serta kondisi di lapangan secara real time.
Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat pengguna jalan agar menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas guna meminimalisasi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Sejumlah rekayasa arus kendaraan dimungkinkan diberlakukan apabila terjadi peningkatan volume massa di titik tertentu.
Selain aspek pengamanan, aparat juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum selama penyampaian aspirasi berlangsung. Kepolisian meminta seluruh peserta aksi tetap mematuhi aturan hukum, menjaga fasilitas publik, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan rasa aman dan kelancaran dalam penyampaian aspirasi oleh saudara-saudara kita dari beberapa elemen masyarakat,” kata Kombes Budi.
Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Karena itu, aparat keamanan diminta tetap mengedepankan profesionalisme dan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas pengamanan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk menjaga suasana kondusif dan menghormati petugas yang bertugas di lapangan. Kepolisian berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat tanpa mengganggu aktivitas publik secara luas.
“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat karena merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Kami juga mengimbau seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta saling menghormati dengan petugas TNI-Polri di lapangan,” pungkasnya.
Peningkatan jumlah personel gabungan dalam pengamanan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menunjukkan tingginya perhatian aparat terhadap stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di tengah potensi meningkatnya mobilisasi massa di sejumlah titik strategis ibu kota.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
