Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo-Gibran 72,2 Persen, Ekonomi Jadi Sorotan

- Jurnalis

Sabtu, 6 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih berada pada level tinggi. Temuan itu terungkap dalam survei nasional terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih berada pada level tinggi. Temuan itu terungkap dalam survei nasional terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

JAKARTA – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat masih berada pada level tinggi. Temuan itu terungkap dalam survei nasional terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Direktur Poltracking Indonesia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah berada di angka 72,2 persen.

Hasil survei menunjukkan sejumlah program pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tiga alasan utama yang mendorong kepuasan publik adalah bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran sebesar 14 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG) 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen.

Dalam pengukuran per sektor, bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 75,4 persen. Disusul sektor pertahanan dan keamanan 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 69,1 persen.

Adapun sektor ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan paling rendah dibanding sektor lainnya, yakni 59,2 persen. Sementara kepuasan terhadap bidang hukum dan pemberantasan korupsi berada di angka 64,5 persen.

Poltracking mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintah relatif merata di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara hingga Maluku-Papua. Pola serupa juga terlihat pada kelompok usia, di mana Generasi Z, milenial, Generasi X hingga kelompok usia yang lebih senior cenderung menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Di sisi lain, survei juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga negara dan institusi demokrasi. Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 78,9 persen. Lembaga kepresidenan berada di posisi berikutnya dengan 70,7 persen, disusul Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 70,1 persen.

Sebaliknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga dengan tingkat kepuasan terendah, yakni 57,3 persen. Penilaian publik terhadap fungsi DPR juga berada di bawah 60 persen, meliputi fungsi pengawasan pemerintahan 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi publik 56,1 persen, dan penyusunan anggaran negara 54,6 persen.
Survei tersebut juga menunjukkan program Makan Bergizi Gratis menjadi program unggulan pemerintah yang paling dikenal masyarakat. Sebanyak 92,1 persen responden mengaku mengetahui program tersebut. Dari jumlah itu, 55,6 persen menyatakan puas, sementara 41,2 persen mengaku belum puas terhadap pelaksanaannya.

Selain menjadi program yang paling populer, MBG juga dinilai sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan angka 27,6 persen. Program lain yang disebut memberikan manfaat adalah Kartu Indonesia Sehat (11,1 persen), Kartu Indonesia Pintar (10,1 persen), layanan kesehatan gratis (8,5 persen), dan Bantuan Subsidi Upah atau BSU (8,3 persen).

Meski demikian, persoalan ekonomi masih menjadi tantangan utama yang dirasakan masyarakat. Sebanyak 37,5 persen responden menyebut tingginya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak. Disusul sulitnya mencari pekerjaan sebesar 9,2 persen dan mahalnya biaya kesehatan sebesar 7,8 persen.

Dalam isu lain, mayoritas masyarakat atau 77,4 persen responden menyatakan setuju terhadap pembatasan akses media sosial bagi anak-anak berusia di bawah 16 tahun.
Survei juga mencatat dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga BBM non-subsidi adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok sebesar 53,8 persen, kenaikan tarif transportasi 16,4 persen, serta berkurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan bulanan sebesar 10,1 persen.

Survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 11-17 Mei 2026 dengan metode stratified multistage random sampling. Sebanyak 1.220 responden diwawancarai secara tatap muka di 38 provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen

Berita Terkait

Ancol Siapkan Ratusan Agenda Liburan Sekolah 2026 Hadirkan Wisata Edukasi Hiburan hingga Festival Budaya
Peringati Hari Lahir Pancasila, Polda Metro Jaya Teguhkan Komitmen Jaga Persatuan
MK Putuskan Jakarta Jadi Ibu Kota, Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Tetap Berlanjut
Arimbi Soeharto Alamsjah Ketua Umum Pimpinan Pusat WPP Wanita Persatuan Pembangunan menggelar Acara Idul Adha d Kawasan Pejaten Barat. Dengan Tema WPP untuk Harmoni Kemanusiaan
Tak Sekadar Wisata, Ancol Perkuat Hubungan Sosial dengan Warga Lewat Program Kurban Idul Adha
Massa Rusak Lapas Narkotika Sungguminasa, 8 Orang Diamankan Polisi
AHY di Hadapan 4.000 Mahasiswa UNPAM: SDM Unggul Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Global
Momentum Idul Adha 1447 H, Ancol Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Transformasi Semangat Berqurban 
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:13 WIB

Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo-Gibran 72,2 Persen, Ekonomi Jadi Sorotan

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ancol Siapkan Ratusan Agenda Liburan Sekolah 2026 Hadirkan Wisata Edukasi Hiburan hingga Festival Budaya

Selasa, 2 Juni 2026 - 19:08 WIB

Peringati Hari Lahir Pancasila, Polda Metro Jaya Teguhkan Komitmen Jaga Persatuan

Senin, 1 Juni 2026 - 19:18 WIB

MK Putuskan Jakarta Jadi Ibu Kota, Otorita IKN Tegaskan Pembangunan Tetap Berlanjut

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:07 WIB

Arimbi Soeharto Alamsjah Ketua Umum Pimpinan Pusat WPP Wanita Persatuan Pembangunan menggelar Acara Idul Adha d Kawasan Pejaten Barat. Dengan Tema WPP untuk Harmoni Kemanusiaan

Berita Terbaru

Foto: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin bersama unsur TNI-Polri, jajaran Pemerintah Kota Jakarta Pusat, serta perwakilan Gapensi melakukan penanaman pohon di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Wali Kota Jakarta Pusat

Arifin: Jalan Sabang Harus Jadi Ikon Kuliner Malam yang Bersih dan Modern 

Jumat, 5 Jun 2026 - 19:35 WIB