Laksamana Muda TNI (Purn) Rosihan Arsyad
okjakarta.com – Diskursus mengenai masa depan ekonomi Indonesia kembali memperoleh momentum intelektual melalui peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia yang dirangkaikan dengan Simposium Nasional bertema “Merumuskan Arsitektur Perekonomian Indonesia Abad ke-21” di Jakarta.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pemikir strategis, akademisi, dan praktisi yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana Indonesia membangun sistem ekonomi yang mampu membawa bangsa ini menjadi negara maju pada 2045?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia memasuki fase baru yang ditandai oleh fragmentasi rantai pasok global, persaingan teknologi, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan meningkatnya kompetisi antarnegara dalam menguasai sumber daya strategis. Dalam situasi demikian, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi domestik atau ekspor komoditas mentah. Diperlukan perubahan paradigma menuju ekonomi yang memiliki kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing global.
Namun, tantangan terbesar Indonesia bukan semata-mata menemukan konsep ekonomi yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan gagasan ekonomi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa gagasan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten melalui institusi negara yang efektif.
Membaca Kembali Pemikiran Soemitro dan Maklumat Merdeka Barat
Salah satu hasil penting dari simposium tersebut adalah munculnya “Maklumat Merdeka Barat” yang menekankan tiga agenda strategis: pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang berlandaskan nilai Pancasila; transformasi struktural melalui reindustrialisasi; serta penguatan peran negara dalam mengelola sumber daya strategis demi kemakmuran rakyat.
Gagasan tersebut memiliki hubungan intelektual dengan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang selama hidupnya memperjuangkan pembangunan ekonomi nasional yang tidak bergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar global. Namun, pemikiran Soemitro tidak tepat jika dikategorikan sebagai sosialisme negara. Ia lebih tepat dipahami sebagai nasionalisme ekonomi pragmatis yang menempatkan negara sebagai pengarah pembangunan, bukan sebagai penghapus peran sektor swasta.
Soemitro memahami bahwa negara berkembang tidak dapat memasuki kompetisi global dengan posisi yang sama dengan negara industri maju. Negara membutuhkan strategi untuk membangun industri nasional, menciptakan pengusaha domestik yang kuat, mengembangkan sumber daya manusia, dan melindungi sektor-sektor strategis pada tahap awal pembangunan.
Dalam konteks ekonomi politik modern, pendekatan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep developmental state yang diterapkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.
Negara-negara tersebut tidak menolak pasar, tetapi menggunakan kapasitas negara untuk mengarahkan investasi, membangun industri, dan meningkatkan kemampuan teknologi nasional.
Karena itu, perdebatan mengenai ekonomi nasional seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah negara atau pasar yang lebih dominan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah negara memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan yang efektif, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan kembali kepada masyarakat luas.
Kepemilikan negara terhadap aset strategis tidak selalu menjamin kedaulatan ekonomi apabila tidak didukung tata kelola yang baik.
Sebaliknya, sektor swasta juga tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila bergerak tanpa regulasi yang melindungi kepentingan nasional. Yang menentukan adalah kualitas institusi yang mengatur hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat.
Ekonomi Membutuhkan Fondasi Hukum dan Institusi Yang Kuat plus Kredibel
Salah satu kelemahan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini adalah kecenderungan memperdebatkan model ekonomi tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap kualitas institusi.
Tidak ada strategi pembangunan yang dapat berjalan optimal tanpa kepastian hukum, perlindungan hak milik, birokrasi yang kompeten, dan sistem regulasi yang dapat dipercaya. Investasi tidak hanya mencari sumber daya alam atau tenaga kerja murah, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa aturan tidak berubah secara tiba-tiba dan bahwa keputusan ekonomi tidak ditentukan oleh kedekatan politik.
Ekonom institusional Douglass North menjelaskan bahwa perbedaan kemajuan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas institusi yang membentuk insentif ekonomi dan perilaku masyarakat.
Indonesia memiliki berbagai dokumen pembangunan, mulai dari amanat konstitusi, rencana pembangunan jangka panjang, hingga berbagai strategi industrialisasi. Tantangannya bukan kekurangan visi, melainkan kemampuan institusi negara untuk menjalankan visi tersebut secara konsisten.
Selain reformasi hukum, Indonesia juga membutuhkan ruang fiskal yang lebih besar. Namun, memperbesar penerimaan negara saja tidak cukup. Yang menentukan adalah kualitas penggunaan anggaran. Negara harus menggeser orientasi belanja dari konsumsi jangka pendek menuju investasi produktif dalam pendidikan, riset, teknologi, infrastruktur, dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Kedaulatan ekonomi abad ke-21 tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan menguasai teknologi, inovasi, data, dan rantai nilai global.
Politik Ekonomi, Oligarki, dan Tantangan Tata Kelola
Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hambatan besar pembangunan Indonesia adalah hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Biaya politik yang tinggi dapat menciptakan insentif bagi hubungan transaksional antara elite politik dan kelompok pemodal. Dalam kondisi demikian, kebijakan ekonomi berisiko berubah menjadi arena perebutan rente daripada instrumen pembangunan nasional.
Namun, persoalan tersebut tidak boleh membuat kita terjebak pada kesimpulan bahwa perubahan ekonomi menjadi mustahil selama politik belum sempurna. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara berhasil melakukan transformasi meskipun menghadapi persoalan korupsi dan kelemahan institusi pada tahap awal pembangunannya.
Korea Selatan pada masa awal industrialisasi menghadapi masalah korupsi, dominasi kelompok bisnis besar, dan pemerintahan yang tidak demokratis. Namun, negara tersebut berhasil membangun industri karena memiliki birokrasi teknokratik, strategi pembangunan yang konsisten, serta kemampuan negara untuk mengarahkan dan sekaligus mendisiplinkan kelompok bisnis.
Pelajaran pentingnya adalah bahwa korupsi memang merupakan hambatan besar, tetapi faktor yang lebih menentukan adalah apakah negara memiliki kapasitas untuk mengendalikan kepentingan ekonomi dan mengarahkan sumber daya menuju tujuan pembangunan nasional.
Dengan demikian, agenda reformasi ekonomi Indonesia harus berjalan bersama dengan reformasi institusi. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan sistem hukum bukan agenda yang terpisah dari pembangunan ekonomi, melainkan bagian inti dari pembangunan itu sendiri.
Menuju Kedaulatan Ekonomi Abad ke-21
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi utama dunia. Populasi besar, sumber daya alam, posisi geografis strategis, serta potensi pasar domestik merupakan modal yang tidak dimiliki banyak negara.
Namun, modal tersebut hanya akan menjadi keunggulan apabila dikombinasikan dengan kemampuan manusia, teknologi, inovasi, dan tata kelola yang efektif.
Arsitektur ekonomi Indonesia abad ke-21 tidak dapat dibangun hanya dengan memperdebatkan antara nasionalisme ekonomi dan liberalisme pasar. Dunia modern menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil bukanlah negara yang sepenuhnya menyerahkan ekonomi kepada pasar, maupun negara yang mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi. Mereka adalah negara yang mampu membangun keseimbangan antara dinamika pasar dan kapasitas negara.
Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tetap relevan karena mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus memiliki orientasi nasional. Namun, nasionalisme ekonomi abad ke-21 harus diterjemahkan bukan hanya sebagai penguasaan aset, melainkan sebagai kemampuan bangsa menciptakan nilai tambah, menguasai teknologi, meningkatkan produktivitas, dan membangun manusia Indonesia yang kompetitif.
Indonesia tidak kekurangan gagasan ekonomi. Tantangan sebenarnya adalah membangun institusi negara yang mampu mengubah gagasan tersebut menjadi kekuatan produksi, inovasi, dan kesejahteraan rakyat.
Jalan menuju kedaulatan ekonomi memang panjang dan tidak mudah. Tetapi keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa indah konsep yang dirumuskan, melainkan oleh kemampuan negara membangun institusi yang kuat untuk menjalankannya.
Red
