BALI — Beredarnya video antrean pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di sebuah SPBU kawasan Nusa Dua, Bali, berbuntut klarifikasi dan somasi terbuka dari Bhatara Dave Rondonuwu. Ia meminta informasi mengenai peristiwa tersebut disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Bhatara menilai, potongan video yang beredar di media sosial berpotensi membentuk opini publik sebelum keseluruhan konteks kejadian diketahui. Karena itu, ia meminta masyarakat maupun pihak yang menyebarkan rekaman tersebut untuk mencermati fakta secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.
Dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026), Bhatara menjelaskan bahwa kedatangannya ke SPBU tersebut bertujuan menanyakan ketersediaan Pertamax, mekanisme antrean, serta kemungkinan pembelian BBM menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan operasional karyawannya.
Bhatara tidak menampik sempat keluar dari barisan antrean. Bhatara juga mengakui bahwa sikap dan cara bicaranya saat kejadian dapat menimbulkan kesan negatif bagi orang lain.
Ia menyatakan menerima kritik yang disampaikan masyarakat dan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi diri. Namun, menurut dia, kritik seharusnya tetap disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengabaikan konteks kejadian.
“Persoalan ini jangan dinilai hanya dari potongan video atau narasi yang tidak utuh. Saya terbuka terhadap kritik, tetapi informasi yang disampaikan kepada publik juga harus akurat dan proporsional,” ujar Bhatara.
Beri Tenggat 3 x 24 Jam
Melalui somasi terbuka tersebut, Bhatara meminta pihak yang mengunggah dan menyebarkan konten yang dinilainya tidak akurat atau menyesatkan untuk melakukan koreksi.
Permintaan itu mencakup penghapusan konten terkait, penghentian penyebaran ulang, serta penyampaian klarifikasi atau koreksi secara proporsional.
Ia memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak somasi terbuka dipublikasikan. Apabila tidak tercapai penyelesaian dengan itikad baik, Bhatara menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bertujuan membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kritik.
Menurutnya, kebebasan berekspresi tetap harus dihormati. Di sisi lain, penyebaran informasi juga perlu mempertimbangkan akurasi, konteks, serta hak pihak yang menjadi objek pemberitaan.
Sampaikan Permohonan Maaf
Di tengah polemik yang berkembang, Bhatara turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila sikapnya ketika berada di SPBU menimbulkan ketidaknyamanan.
Ia berharap persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi kesalahpahaman berkepanjangan dan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
“Saya tidak bermaksud menghindari kritik. Saya hanya ingin informasi yang beredar diluruskan berdasarkan fakta dan konteks yang sebenarnya,” katanya.
Bhatara menyebut klarifikasi dan somasi terbuka itu sebagai upaya untuk menjaga nama baik sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara adil dan bertanggung jawab.
Ia menyerahkan penilaian kepada masyarakat sembari berharap semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan rekaman singkat yang beredar di media sosial.
Kasus ini kembali menyoroti tantangan penyebaran informasi di era digital. Ketika sebuah video dapat dengan cepat menjangkau khalayak luas, verifikasi fakta, penyajian konteks, dan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik.
Hingga informasi ini disusun, uraian mengenai peristiwa dan tuntutan dalam somasi tersebut merupakan keterangan dari pihak Bhatara. Penilaian terhadap keseluruhan kejadian tetap perlu mempertimbangkan fakta lengkap serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
(Helmi AR)
