Takdir Nusantara: Antara Kejayaan Masa Lalu Dan Krisis Jati Diri Banggsa

- Jurnalis

Minggu, 25 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Yudhie Haryono, Presidium Forum Negarawan, menunjukkan buku Kritik Ekonomi Politik karya Karl Marx. Buku tersebut berkaitan dengan pemikiran ekonomi politik dan kritik terhadap kapitalisme, yang menjadi salah satu perspektif dalam membahas dinamika ekonomi global serta tantangan kedaulatan ekonomi Nusantara.

Foto: Yudhie Haryono, Presidium Forum Negarawan, menunjukkan buku Kritik Ekonomi Politik karya Karl Marx. Buku tersebut berkaitan dengan pemikiran ekonomi politik dan kritik terhadap kapitalisme, yang menjadi salah satu perspektif dalam membahas dinamika ekonomi global serta tantangan kedaulatan ekonomi Nusantara.

Oleh: Yudhie Haryono

Presidium Forum Negarawan

okjakarta.com – Nusantara bukan sekadar hamparan pulau yang dipisahkan samudra. Ia adalah ruang sejarah, rumah bagi keberagaman, sekaligus warisan peradaban yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Namun, di tengah derasnya perubahan zaman, muncul pertanyaan mendasar: masihkah bangsa ini mengenali jati dirinya sendiri?

Kisah tentang kejayaan peradaban masa lampau kembali menemukan tempat dalam imajinasi publik. Atlantis, Lemuria, hingga kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi bahan perbincangan, cerita, dan karya sastra. Masa lalu seolah menawarkan pintu untuk membayangkan kembali keagungan sebuah peradaban.

Namun, kebanggaan terhadap sejarah tidak akan banyak berarti jika generasi muda justru kehilangan pemahaman tentang negerinya sendiri. Kita bisa saja mengagumi kejayaan masa silam, tetapi tanpa pengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa kini, kebanggaan itu hanya akan menjadi romantisme, Minggu,(25/10/2026).

Nusantara memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Dalam Negarakertagama, istilah Nusantara digunakan dalam konteks wilayah-wilayah di luar pusat kekuasaan Majapahit. Istilah itu kemudian berkembang menjadi salah satu penanda geografis dan historis yang lekat dengan Indonesia. Di dalamnya tersimpan gagasan tentang ruang hidup yang luas, beragam, dan saling terhubung.

Sayangnya, kekayaan sejarah tersebut belum sepenuhnya menjadi fondasi kesadaran kebangsaan. Kita sering berbicara tentang kejayaan Indonesia, tetapi masih bergulat dengan persoalan ketimpangan, krisis kepercayaan, lemahnya solidaritas sosial, dan orientasi pembangunan yang terkadang menjauh dari kepentingan rakyat.

Persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia mampu menjadi negara besar, melainkan nilai apa yang akan menjadi dasar kebesarannya.

Di tengah arus globalisasi, kapitalisme dunia hadir dengan daya pengaruh yang semakin kuat. Teknologi informasi, media sosial, dan perkembangan ekonomi digital membuka kesempatan besar bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, semuanya juga dapat mempercepat penyebaran gaya hidup yang menempatkan kekayaan, kekuasaan, dan popularitas sebagai ukuran utama keberhasilan.

Ketika segala sesuatu dinilai berdasarkan keuntungan, manusia berisiko kehilangan kepekaan terhadap sesamanya. Keserakahan dianggap kewajaran, persaingan tanpa batas dipandang sebagai kemajuan, sementara ketidakadilan kerap diterima sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Di sinilah persoalan mendasar bangsa ini berada. Bukan pada globalisasi itu sendiri, melainkan pada ketidakmampuan menempatkan nilai kemanusiaan sebagai batas bagi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Kemajuan teknologi seharusnya memperluas pengetahuan, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi, kemajuan tanpa tanggung jawab etis justru dapat memperdalam keterasingan manusia. Tidak mengherankan apabila sebagian orang merasa kesepian di tengah keramaian dunia digital, bahkan kehilangan harapan ketika tekanan sosial dan ekonomi terus menghimpit kehidupan mereka.

Kita tidak boleh membiarkan keadaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Di balik angka pertumbuhan ekonomi dan gemerlap pembangunan, terdapat manusia yang membutuhkan keadilan, perlindungan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan secara bermartabat.

Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan. Indonesia membutuhkan arah.

Pancasila seharusnya menjadi kompas dalam menentukan arah itu. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai hafalan di ruang kelas atau slogan dalam pidato kenegaraan. Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam kebijakan publik, perilaku pejabat, praktik ekonomi, pendidikan, serta hubungan antarsesama warga negara.

Persatuan, misalnya, tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan konflik. Persatuan menuntut kesediaan untuk mengakui perbedaan sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terus-menerus tertinggal. Demikian pula keadilan sosial tidak cukup diukur melalui program bantuan, tetapi juga melalui kesempatan yang setara, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata.

Karena itu, mengembalikan kejayaan Nusantara bukan berarti menyalin masa lalu atau menutup diri dari dunia luar. Yang diperlukan adalah kemampuan menyaring pengaruh global, mengambil manfaat dari kemajuan, dan mempertahankan nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Pendidikan menjadi salah satu medan terpenting dalam perjuangan tersebut. Anak-anak Indonesia tidak cukup hanya dibekali kemampuan bersaing di pasar kerja. Mereka juga harus memahami sejarah bangsanya, mengenali persoalan masyarakatnya, berpikir kritis, serta memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan.

Kita membutuhkan generasi yang menguasai teknologi, tetapi tidak diperbudak olehnya. Generasi yang mampu meraih keberhasilan ekonomi, tetapi tidak kehilangan empati. Generasi yang mencintai Indonesia bukan karena menganggap bangsanya sempurna, melainkan karena bersedia memperbaiki segala kekurangannya.

Pemerintahan hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk menerjemahkan cita-cita tersebut menjadi kebijakan nyata. Penguatan pendidikan, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap martabat manusia harus menjadi bagian dari agenda kebangsaan yang konsisten.

Namun, tanggung jawab itu tidak hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas kebudayaan, media, dan keluarga juga memiliki peran dalam membangun kesadaran kebangsaan. Perubahan tidak akan lahir hanya dari instruksi, tetapi juga dari keteladanan dan kebiasaan yang terus dipelihara.

Pada akhirnya, takdir Nusantara bukan sesuatu yang telah selesai ditentukan oleh sejarah. Masa depan Indonesia dibentuk oleh pilihan-pilihan yang diambil hari ini: apakah kita membiarkan keserakahan menguasai kehidupan, atau menempatkan keadilan sebagai tujuan bersama; apakah kita menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan, atau sebagai kekuatan untuk membangun bangsa.

Kejayaan tidak cukup dikenang. Ia harus diperjuangkan kembali dalam bentuk yang sesuai dengan tantangan zaman.

Nusantara akan menemukan arah ketika bangsa ini berhenti menjadikan masa lalu sekadar kebanggaan, lalu mulai menjadikannya sumber pelajaran. Indonesia akan berdiri kokoh ketika Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi sungguh-sungguh dihidupkan dalam tindakan.

Sebab, takdir sebuah bangsa bukan hanya warisan para pendahulu, melainkan tanggung jawab generasi yang hidup hari ini.

(Helmi AR).

Berita Terkait

Dari Resolusi Jihad ke Resolusi Ekologis: Menagih Kehadiran Negara di Tengah Karhutla
Hari Santri 2026: Dari Resolusi Jihad Menuju Perjuangan Ilmu dan Demokrasi
Pengutan Eksekutif Dalam Bingkai Negara Hukum: Kajian Konstitusional Perpres 66/2025 dan PP 48/2025
Karhutla Meluas, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab Setelah Api Padam?
Yudhie Haryono: Ekonomi Heterodoks Jadi Kunci Lepas dari Ketergantungan
Membaca Jejak Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BNPB – Pulang Merawat Kepercayaan
Vonis Khariq Anhar dan Batas Kebebasan Berekspresi: Ketika Meme Berhadapan dengan Hukum Pidana
Ekonomi Indonesia di Persimpangan: Antara Konstitusi, Modal, dan Kekuasaan
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:40 WIB

Takdir Nusantara: Antara Kejayaan Masa Lalu Dan Krisis Jati Diri Banggsa

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:35 WIB

Dari Resolusi Jihad ke Resolusi Ekologis: Menagih Kehadiran Negara di Tengah Karhutla

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:29 WIB

Hari Santri 2026: Dari Resolusi Jihad Menuju Perjuangan Ilmu dan Demokrasi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:49 WIB

Pengutan Eksekutif Dalam Bingkai Negara Hukum: Kajian Konstitusional Perpres 66/2025 dan PP 48/2025

Rabu, 21 Oktober 2026 - 13:23 WIB

Karhutla Meluas, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab Setelah Api Padam?

Berita Terbaru