Klarifikasi Ketum Hendry Ch Bangun: Keterangan Jusuf Rizal Tidak Berdasar Fakta

- Jurnalis

Senin, 13 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


JAKARTA, okjakarta.com – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun sangat menyesalkan plintiran berita yang terus digencarkan Jusuf Rizal, Ketua LIRA terkait persoalan di internal PWI Pusat.

Jusuf Rizal yang mengaku wartawan senior dan memimpin organisasi wartawan, ungkap Hendry, kembali mempertontonkan diri sebagai orang ceroboh dan tidak kompeten menyandang profesi wartawan.

“Satu prinsip utama kerja jurnalistik adalah cek dan ricek, tabbayun. Mencari kebenaran informasi, mencari kenyataan sebenarnya. Wartawan tidak boleh membuat opini menghakimi tanpa dasar,” tegas Hendry Ch Bangun.

Hendry juga kembali menegaskan bahwa semua keterangan yang disampaikan Jusuf Rizal ke media asuhannya, tidak berdasarkan fakta dan ngawur.

“Yang pertama disebut soal Dana Hibah BUMN. Apakah orang yang mengaku tokoh itu faham? Tidak ada dana hibah dalam urusan ini. Yang ada adalah sponsorship, kerjasama kegiatan antara PWI Pusat dan Forum Humas BUMN,” ujar Hendry.

Kalau asli wartawan, kata Hendry lagi, cari tahu, jangan hanya memakan umpan informasi keliru yang disampaikan ahli gibah.

Hendry menegaskan bahwa PWI Pusat punya naskah kerjasamanya dan tertulis jelas hak dan kewajiban dua pihak yang mengikat perjanjian kerja sama.

“Kalau info inipun tidak diperoleh Jusuf Rizal, tentu masyarakat dapat menilai kredibiltasnya sebagai narasumber, sebagai pimpinan organisasi wartawan, dan ketua LSM,” ungkapnya.

Kedua, kata Hendry lagi, tentang Pengumpulan Bahan Keterangan oleh pihak kepolisian karena adanya Pengaduan Masyarakat (Dumas).

“Kami kooperatif kepada anggota polisi yang datang ke kantor PWI Pusat untuk meminta keterangan saudara Bendahara Umum Marthen Selamat Susanto. Walaupun sifatnya sukarela, petugas disambut baik dan diberi keterangan sejauh kewenangannya. Mengapa, karena kami justru ingin aduan LIRA ini menjadi jelas duduk persoalannya. Apa dan bagaimanannya,” terangnya.

“Tapi agar diingat, Pulbaket BUKAN Penyelidikan apalagi Penyidikan. Kami yakin pihak kepolisian akan bekerja profesional sesuai dengan slogan PRESISI yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” tegas Hendry.

Ketiga, ungkap Hendry, dirinya mengimbau kepada Jusuf Rizal untuk fokus mengurus organisasinya sendiri.

“Dia pernah menemui saya di Sekretariat Dewan Pers, soal keinginannya agar Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) dapat menjadi Konstituen Dewan Pers. Saya katakan siap membantu, penuhi saja syarat yakni memiliki minimal 500 wartawan aktif yang bekerja di media berbadan hukum pers, di 15 provinsi. Kalau terpenuhi syarat administrasi, Dewan Pers akan verifikasi faktual secara acak ke kantor di provinsi sebagai pernah saya lakukan saat memverifikasi SMSI, JMSI, PFI bersama anggota lain staf Sekretariat Dewan Pers,” ujarnya.

Berita Terkait

Muara Karta Tanggapi Polemik Pangkat Kehormatan dan Kiprah Hercules Lihat dari Sisi Jasanya, Bukan Masa Lalunya
Niko Silalahi dan Ahmad Iskandar Tanjung Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Dana Pasca Tambang di Bintan
Ketum RKIH Kris Budihardjo Tanggapi Isu Ijazah Palsu Jokowi: “Ini Upaya Mendiskreditkan Indonesia”
Ijasah Jokowi Katagori Dokumen Pribadi yang Dikecualikan Menurut UU PDB
Pemerintah Matangkan Rencana Pemanfaatan Tanah Eks Lapas untuk Perumahan dan Pemindahan Lapas ke Lokasi Terpencil
Sejarah Baru Bagi Bangsa Indonesia, Seorang Presiden Hadir di Tengah Ribuan Masa Demo
Kapolri Pastikan Kawal May Day 2025 yang Dihadiri Presiden Hingga Tuntas 
Pelantikan Pengurus DPP Hanura Periode 2024–2029, Edison Rihimone Bangga Atas Kehadiran Lintas Partai

Berita Terkait

Kamis, 8 Mei 2025 - 18:41 WIB

Muara Karta Tanggapi Polemik Pangkat Kehormatan dan Kiprah Hercules Lihat dari Sisi Jasanya, Bukan Masa Lalunya

Kamis, 8 Mei 2025 - 18:27 WIB

Niko Silalahi dan Ahmad Iskandar Tanjung Desak Penuntasan Dugaan Korupsi Dana Pasca Tambang di Bintan

Rabu, 7 Mei 2025 - 20:24 WIB

Ijasah Jokowi Katagori Dokumen Pribadi yang Dikecualikan Menurut UU PDB

Rabu, 7 Mei 2025 - 18:37 WIB

Pemerintah Matangkan Rencana Pemanfaatan Tanah Eks Lapas untuk Perumahan dan Pemindahan Lapas ke Lokasi Terpencil

Kamis, 1 Mei 2025 - 20:44 WIB

Sejarah Baru Bagi Bangsa Indonesia, Seorang Presiden Hadir di Tengah Ribuan Masa Demo

Berita Terbaru