OKJAKARTA.com | Perjuangan organisasi Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Sumatera Utara dalam membela hak masyarakat atas nama Fery Masliandi Napitupulu dan isterinya Roslinawati Nasution yang tanah mereka diambil proyek pembangunan jalan tol Kuala Tanjung-Indrapura, Provinsi Sumatera Utara dengan harga yang diduga semena-mena terus berlanjut sebelum keadilan dan niat baik pemerintah untuk menyelesaikan secara bermartabat terwujud.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua FKI-1 Sumut Syaifuddin Lbs kepada OKJAKARTA di Jakarta, Kamis (20/12/2023).
“Ada apa sebenarnya hingga sampai menjelang peresmian pemakaian jalan tol Kuala Tanjung-Indrapura, persoalan ganti untung tanah milik Fery dan isterinya Roslinawati tak kunjung diselesaikan,” tegas Syaifuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil investigasi timnya di lapangan, Syaifudin mengatakan sebanyak 14 KK yang sebelumnya menolak ganti untung sejak tahun 2019, pada tanggal 4 Desember 2023 lalu akhirnya menerima secara terpaksa uang ganti rugi karena pengacara mereka yang membantu sebelumnya beberapa bulan lalu meninggal akibat kecelakaan.
“Kami sudah pasrah, kami tidak tahu lagi kemana hami harus mengadu,” ujar Syaifudin menirukan ucapan salah seorang penerima uang ganti rugi tersebut.
Menurut analisa Syaifudin, pembayaran uang ganti rugi ini terjadi karena diduga oknum PPK dan oknum panitia pembebasan lahan telah berbuat curang dengan mematok harga tanpa musyawarah secara terbuka kepada masyarakat yang tanahnya terdampak.
“Kalau penetapan harga ini sudah sesuai dengan SOP dan aturan hukum yang berlaku, tentunya persoalan ini sudah tuntas dari tahun 2019, tetapi perbuatan yang diduga menyakitkan perasaan dan hati masyarakat tidak pernah terpublish di media secara mendetail,” jelas Syaifuddin lagi.
Sebab itu, Syaifudin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar turun langsung membantu dan menyelesaikan ganti untung yang layak kepada Fery dan isterinya sebelum peresmian dilakukan.
“Kami minta Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Bila terbukti ada tindakan korupsi kami minta oknum PPK dan panitia dipenjara karena telah menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Di tempat terpisah, Fery Napitupulu melalui telepon selularnya kepada OKJAKARTA.com mengatakan dirinya sangat menderita lahir dan bathin sejak tahun 2019 akibat pembangunan tol Kuala Tanjung-Indrapura ini.
Mata pencaharian keluarganya dari warung makan dan kolam-kolam ikan miliknya, sekarang tak berfungsi lagi.
Dijelaskan Fery, sebelum tol Kuala Tanjung-Indrapura dibangun, dirinya menghidupi keluarga dari 40 kolam ikan miliknya.
“Jangankan ganti untung, malah limbah masyarakat dialirkan ke kolam ikan saya. Saya siap mati untuk mempertahankan hak saya sampai pemerintah membayar dengan layak kepada kami,” tegas Fery.
Fery menjelaskan tanah miliknya yang termasuk ring A dan bersertifikat malah dihargai hanya seratus ribuan per meter, sementara tanah tetangga yang bersebelahan dengan dirinya dihargai 2 jutaan, bahkan surat tanahnya pun bukan sertifikat.
“Tolonglah Pak Presiden, bantu kami dengan pembayaran yang manusiawi, saya sekarang sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya,” tutup Fery sambil terisak-isak menahankan kepedihan yang dirasakannya.
Editor : Bang Tio
