BALIKPAPAN – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang berkembang pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Jakarta. OIKN menilai seluruh tahapan pembangunan Nusantara terus bergerak melalui berbagai skema pembiayaan dan tetap menjadi bagian dari agenda strategis nasional jangka panjang.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, dalam acara Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025–2029 dan Dialog Media Strategis yang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu, seperti dikutip, Minggu (1/6/2026).
Menurut Troy, narasi yang menyebut pembangunan IKN berhenti, stagnan, atau bahkan mangkrak tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan bahwa berbagai proyek pembangunan masih berlangsung secara bertahap dengan dukungan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi sektor swasta.
“Proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, ataupun mangkrak. Berbagai program dan proyek tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Troy menjelaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada pemindahan pusat pemerintahan semata. Pemerintah juga menyiapkan kawasan tersebut sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep Superhub Ekonomi Nusantara.
Konsep tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai klaster ekonomi strategis yang saling terhubung sehingga mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperluas investasi, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.
Menurutnya, keberadaan IKN diharapkan menjadi katalis yang mempercepat pembangunan kawasan Kalimantan Timur sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan nasional yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa.
“Tujuan utama Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia dengan menghubungkan berbagai klaster strategis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan dunia usaha,” kata Troy.
OIKN menjelaskan bahwa pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya terpusat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga mencakup sembilan wilayah perencanaan yang telah disusun dalam master plan pengembangan kawasan.
Wilayah-wilayah tersebut meliputi pusat pemerintahan, kawasan bisnis dan ekonomi, pusat layanan kesehatan, energi baru dan terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, kawasan riset dan inovasi, hingga pengembangan industri pangan.
Pendekatan tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan IKN juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan kolaborasi dengan daerah penyangga seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, serta sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur.
Dengan model pengembangan tersebut, Nusantara diharapkan tidak hanya menjadi pusat administrasi negara, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, teknologi, dan investasi yang mampu memberikan dampak luas bagi kawasan sekitarnya.
Dalam kesempatan itu, Troy juga memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan yang telah berlangsung di Nusantara. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan akses jalan dan konektivitas kawasan, pengembangan fasilitas kesehatan, kehadiran klaster perbankan, pembangunan institusi pendidikan, fasilitas peribadatan, serta penataan kawasan Sepaku sebagai salah satu wilayah penting dalam pengembangan IKN.
Selain pembangunan fisik, OIKN juga menaruh perhatian pada aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelestarian budaya lokal, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, hingga penyediaan layanan pendukung bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Nusantara.
Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur modern, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, Troy turut menanggapi berbagai pertanyaan peserta terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Ia menegaskan bahwa putusan tersebut tidak membatalkan keberadaan Ibu Kota Nusantara maupun rencana perpindahan ibu kota negara. Sebaliknya, OIKN menilai keputusan tersebut justru memperjelas dan memperkuat koridor hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
Menurut Troy, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penetapan resmi perpindahan ibu kota negara dilakukan melalui Keputusan Presiden yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia.
“Putusan tersebut tidak membatalkan IKN sebagai calon ibu kota negara. Mekanisme perpindahan tetap mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk melalui keputusan presiden sebagai tahapan formal penetapan perpindahan ibu kota,” jelasnya.
Pada forum yang dihadiri insan pers dan pemangku kepentingan tersebut, Troy juga menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga kualitas informasi publik terkait pembangunan IKN.
Ia menilai media memiliki tanggung jawab strategis untuk menyampaikan informasi secara utuh, akurat, dan berbasis fakta sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan proyek nasional tersebut.
Menurutnya, berbagai informasi yang beredar harus disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Media memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta secara utuh dan benar. Fakta yang ada saat ini adalah pembangunan IKN terus berjalan, terus berproses, dan terus dikembangkan sesuai rencana,” tegasnya.
Dengan berbagai proyek yang masih berlangsung dan dukungan pembiayaan yang terus mengalir dari berbagai sumber, OIKN optimistis pembangunan Nusantara akan terus bergerak menuju target jangka panjang sebagai pusat pemerintahan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia di masa depan.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
