Pemkot Jakpus Distribusikan 23.455 Kartu Bantuan Sosial

- Jurnalis

Selasa, 23 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Chaidir memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima kategori PKD, di RPTRA Matahari, Jalan Rawasari Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (23/7/2024)

Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Chaidir memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima kategori PKD, di RPTRA Matahari, Jalan Rawasari Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (23/7/2024)

JAKARTA, okjakarta.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melakukan pendistribusian 23.455 kartu Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) berupa Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Secara langsung, Wakil Wali (Wawali) Kota Administrasi Jakarta Pusat Chaidir memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima kategori PKD, di RPTRA Matahari, Jalan Rawasari Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Selasa (23/7/2024).

“Pemkot Administrasi Jakarta Pusat bersama Suku Dinas Sosial dan Bank DKI hadir di sini dalam rangka pendistribusian kartu bantuan sosial secara serentak di triwulan 1 dan 2 berupa KAJ, KPDJ, dan KLJ,” kata Chaidir.

Chaidir menambahkan, pemberian kartu bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penerimaan manfaat sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Tujuan pemberian kartu bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pengguna kartu yang berhak sesuai dengan DTKS,” ucap Chaidir.

Chaidir menjelaskan, pada tahun 2022 hingga 2023 angka kemiskinan di Jakarta Pusat menurun walaupun penurunannya tidak signifikan dari 444.000 menjadi 420.000 orang. “Semoga melalui kartu bantuan sosial dapat mengentaskan kemiskinan secara maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial (Kasudinsos) Kota Administrasi Jakarta Pusat Abdul Salam mengatakan, total penerima bantuan di Jakarta Pusat sebanyak 23.455 orang, sedangkan besaran untuk bantuannya dari Januari hingga Juni sebesar Rp 300.000 per bulan, baik itu KAJ, KPDJ, dan KLJ.

Abdul memastikan, pemberiannya tepat sasaran, karena sebelum disalurkan sudah dilakukan pengecekan data baik melalui dukcapil, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan instansi terkait lainnya.

“Proses pendistribusian ini dilakukan secara serentak di semua wilayah masing-masing kecamatan dengan target hingga akhir September se-DKI Jakarta,” tandasnya.

Berita Terkait

Aksi Unjuk Rasa di Monas Berlangsung Tertib, Polda Metro Jaya Pastikan Situasi Jakarta Tetap Kondusif
Patroli Humanis Brimob Polda Metro Jaya Jaga Kondusivitas Kabupaten Bekasi
Diduga Beraksi Berkelompok, Komplotan Pencopet di PRJ Kemayoran Diburu Polisi
Polri Bagikan Makanan Ringan kepada Massa Aksi Mahasiswa BEM UBK, Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan
Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis
Sambut HUT Jakarta ke-499, Ancol Gratiskan Tiket Masuk untuk Warga Ber-KTP Jakarta Selama Tiga Hari
Kapolsek Tambora Periksa Kendaraan Dinas dan Senjata Api Personel, Pastikan Kesiapan Operasional Tetap Optimal
Patroli Dini Hari Brimob Polda Metro Jaya Bantu Warga Sakit di Jakarta Utara, Wujud Nyata Pelayanan Humanis Kepolisian
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:42 WIB

Aksi Unjuk Rasa di Monas Berlangsung Tertib, Polda Metro Jaya Pastikan Situasi Jakarta Tetap Kondusif

Selasa, 16 Juni 2026 - 20:13 WIB

Patroli Humanis Brimob Polda Metro Jaya Jaga Kondusivitas Kabupaten Bekasi

Senin, 15 Juni 2026 - 18:35 WIB

Diduga Beraksi Berkelompok, Komplotan Pencopet di PRJ Kemayoran Diburu Polisi

Senin, 15 Juni 2026 - 18:14 WIB

Polri Bagikan Makanan Ringan kepada Massa Aksi Mahasiswa BEM UBK, Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:29 WIB

Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis

Berita Terbaru

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan sekitar 77 persen pelaku UMKM di Indonesia masih belum memiliki legalitas usaha dan menjalankan aktivitas bisnis secara informal.

Bisnis Ekonomi

Menteri UMKM: 77 Persen Pelaku UMKM Belum Miliki Legalitas Usaha

Kamis, 18 Jun 2026 - 12:00 WIB