Pengurus Baru KADIN Jabar Dilantik, Hendri Yudi Tegaskan Pentingnya Keamanan Hukum untuk Dunia Usaha

- Jurnalis

Sabtu, 29 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan KADIN Jabar, Hendri Yudi, S.H., M.H. (Dok-Istimewa)

Foto: Ketua Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan KADIN Jabar, Hendri Yudi, S.H., M.H. (Dok-Istimewa)

CIREBON – Pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2025–2030 resmi digelar pada Kamis, 27 November 2025, di Aston Hotel & Convention Center, Jl. Brigjend Darsono No. 12C, Kabupaten Cirebon. Acara berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga selesai dengan dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Jabar.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, yang turut memberikan sambutan bersama Ketua Umum KADIN Jabar terpilih Almer Faiq Rusydi serta Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi. Ketiganya menekankan pentingnya soliditas, kolaborasi, dan modernisasi kelembagaan untuk menjawab tantangan ekonomi lima tahun ke depan.

Usai prosesi pelantikan, Ketua Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan KADIN Jabar, Hendri Yudi, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Almer. Ia menegaskan siap membantu memperkuat sinergi antara dunia usaha dan institusi penegakan hukum untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil dan berintegritas.

“Kepemimpinan Pak Almer membawa semangat baru untuk mendukung stabilitas iklim usaha dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ujar Hendri.

Hendri merupakan alumni Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI Angkatan 219, serta Senior Partner di kantor hukum Akhyari Hendri & Partners. Dengan latar belakang tersebut, ia menilai penguatan hubungan kelembagaan antara KADIN dan Kejaksaan menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang usaha yang sehat dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa pengurus baru KADIN Jabar harus solid, adaptif, dan visioner dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menekankan perlunya hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan kepastian usaha.

“Sektor usaha membutuhkan stabilitas. Pemerintah dan pengusaha harus memperkuat kolaborasi kelembagaan agar lebih responsif terhadap perubahan,” tegas Kang Dedi.

Ketua Umum KADIN Jabar terpilih, Almer Faiq Rusydi, berjanji menghadirkan KADIN Jabar sebagai “rumah besar dunia usaha” dengan manajemen yang lebih profesional, inklusif, serta membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

Ia juga menegaskan bahwa peran bidang hubungan kelembagaan menjadi kunci dalam memperluas jejaring dan meningkatkan kapasitas organisasi.

Nomenklatur Dewan Pengurus Harian KADIN Jabar 2025–2030 (Bidang Hubungan Kelembagaan);

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Kelembagaan:

• Riezka Rahmatiana

Komite Tetap dan Ketua Komtap:

1. Ketua Komtap Bidang Hubungan Legislatif: Hendi Mulyana

2. Komtap Bidang Hubungan Legislatif: Irwan Santosa

3. Ketua Komtap Bidang Hubungan TNI: Jainuddin Syarif, S.Tr.Tra., M.Han.

4. Komtap Bidang Hubungan TNI: Tb. Teddy Adha Manhayat, S.E., M.M.

5. Komtap Bidang Hubungan TNI: Roy Ferry, S.T.

6. Ketua Komtap Bidang Hubungan Kepolisian: Gus Ali Setiawan

7. Ketua Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan: Hendri Yudi, S.H., M.H.

8. Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan: Lukmanul Hakim

9. Komtap Bidang Hubungan Kejaksaan: Farhan Faturohman

10. Ketua Komtap Bidang Hubungan Dinas Pemerintahan: M. Fahry Djadid

11. Ketua Komtap Bidang Antar Organisasi: Yosi Wihara

Pelantikan pengurus baru ini menjadi titik awal konsolidasi strategis KADIN Jawa Barat.

Dengan tantangan ekonomi global, transformasi industri, serta kebutuhan peningkatan kualitas dunia usaha di daerah, kepengurusan yang baru diharapkan mampu menghadirkan terobosan dan kerja nyata.

Dukungan dari berbagai unsur, termasuk komite tetap seperti yang disampaikan Hendri Yudi, menandai kuatnya fondasi kolaboratif KADIN Jabar untuk lima tahun ke depan.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Arimbi Soeharto Alamsjah Ketua Umum Pimpinan Pusat WPP Wanita Persatuan Pembangunan menggelar Acara Idul Adha d Kawasan Pejaten Barat. Dengan Tema WPP untuk Harmoni Kemanusiaan
Tak Sekadar Wisata, Ancol Perkuat Hubungan Sosial dengan Warga Lewat Program Kurban Idul Adha
Massa Rusak Lapas Narkotika Sungguminasa, 8 Orang Diamankan Polisi
AHY di Hadapan 4.000 Mahasiswa UNPAM: SDM Unggul Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Global
Momentum Idul Adha 1447 H, Ancol Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Transformasi Semangat Berqurban 
Isu Papua Memanas Lewat Film Pesta Babi, Tokoh Hukum Minta Narasi Berimbang
Kementerian HAM Jelaskan Arah Revisi UU HAM: Perkuat Fungsi Pengawasan dan Koordinasi
Idul Adha 2026 Rabu 27 Mei, Berpotensi Libur Long Weekend
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:07 WIB

Arimbi Soeharto Alamsjah Ketua Umum Pimpinan Pusat WPP Wanita Persatuan Pembangunan menggelar Acara Idul Adha d Kawasan Pejaten Barat. Dengan Tema WPP untuk Harmoni Kemanusiaan

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:56 WIB

Tak Sekadar Wisata, Ancol Perkuat Hubungan Sosial dengan Warga Lewat Program Kurban Idul Adha

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:51 WIB

Massa Rusak Lapas Narkotika Sungguminasa, 8 Orang Diamankan Polisi

Selasa, 26 Mei 2026 - 11:08 WIB

AHY di Hadapan 4.000 Mahasiswa UNPAM: SDM Unggul Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Global

Senin, 25 Mei 2026 - 20:34 WIB

Momentum Idul Adha 1447 H, Ancol Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Transformasi Semangat Berqurban 

Berita Terbaru

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah sejumlah kritik yang disampaikan Komnas HAM terkait revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah menegaskan proses penyusunan revisi aturan tersebut dilakukan secara partisipatif dan tidak bertujuan melemahkan independensi Komnas HAM.

Hukum & Kriminal

Kementerian HAM Bantah Revisi UU HAM Lemahkan Komnas HAM

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:20 WIB