JAKARTA – Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ir. Ali Wongso Sinaga, menilai dinamika yang terjadi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan ujian nyata bagi negara dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Ali Wongso, fenomena yang berkembang di Papua Selatan tidak dapat dipandang semata sebagai penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai refleksi kegelisahan sebagian masyarakat yang khawatir terhadap dampak pembangunan terhadap tanah ulayat, lingkungan hidup, dan keberlangsungan budaya lokal.
“Yang sedang diuji di Papua bukan hanya keberhasilan sebuah proyek strategis nasional, melainkan kemampuan negara menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan secara bersamaan,” ujar Ali Wongso kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/6).
Ia menegaskan, negara memiliki kepentingan strategis untuk mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, hilirisasi ekonomi, peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, PSN tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang harus dihentikan, melainkan sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Ali mengingatkan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap aspek sosial, budaya, dan ekologis masyarakat setempat.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan, rasa memiliki, dan rasa keterlibatan masyarakat Papua sebagai bagian integral bangsa Indonesia,” katanya.
Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Ali Wongso menilai persoalan Papua menjadi cermin implementasi lima sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, penghormatan terhadap martabat manusia, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perlindungan lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semangat Pancasila.
“Papua bukan hanya isu pembangunan. Papua adalah ujian pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas mantan anggota DPR RI tersebut.
Ali juga menyoroti pentingnya memahami posisi tanah bagi masyarakat adat Papua. Menurutnya, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan ruang kehidupan yang memiliki nilai sosial maupun spiritual.
Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan administratif, tetapi harus dibangun melalui dialog, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya menghadirkan investor dan modal besar, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menjadi pelaku utama pembangunan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi lokal.
“Pembangunan nasional tidak boleh dipersepsikan hanya menguntungkan kelompok pemodal besar. Negara harus memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua sebagai bagian dari kepentingan nasional,” ujarnya.
Ali Wongso juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, Papua merupakan salah satu aset ekologis penting yang dimiliki Indonesia sehingga pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Untuk itu, ia menawarkan pendekatan yang disebutnya sebagai Kemitraan Kebangsaan, yakni menempatkan negara, masyarakat adat, pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai mitra dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia.
“Masyarakat adat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai bagian dari solusi pembangunan itu sendiri,” katanya.
Ali Wongso juga menilai penyelesaian berbagai persoalan di Papua Selatan membutuhkan perhatian dan kepemimpinan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu kebijakan yang terpadu.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, Papua Selatan dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan persatuan nasional.
“Pada akhirnya, inilah makna pengamalan Pancasila yang sesungguhnya, yakni menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan mempertemukan kepentingan negara dengan aspirasi masyarakat dalam semangat Persatuan Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Eddy Wijaya
