JAKARTA – Demi meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta berkomitmen melibatkan masyarakat hingga semua unsur pemangku kepentingan. Dengan kehadiran dan masukan itu, mereka yakin akan pelayanan kesehatan yang ada di tempatnya akan semakin baik.
Direktur Utama RSKO Jakarta, dr Yuwanda Nova mengatakan, pihaknya sengaja menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan mengundang masyarakat hingga unsur terkait sebagai pemangku jabatan. Langkah itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan ruang bagi masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, organisasi profesi, akademisi, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta rekomendasi terhadap penyelenggaraan layanan di RSKO Jakarta,” kata Nova, Kamis (30/7/2026).
Menurut Nova, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Dan melalui FKP, pihaknya tidak hanya menyampaikan perkembangan layanan rumah sakit, tetapi juga membuka ruang dialog.
“Melalui kegiatan ini juga kita bisa mendengarkan harapan, kebutuhan, kritik, maupun saran dari masyarakat. Masukan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana perbaikan dan pengembangan pelayanan secara berkelanjutan,” ujar Nova.
Kehadiran berbagai unsur tersebut, sambung Nova, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Dari semua masukan yang disampaikan pastinya menjadi komitmen bersama untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan,” ungkapnya.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, kata Nova, RSKO Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus membangun pelayanan kesehatan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Ini juga menjadi bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP),” tukasnya. (*)
