AHY Resmikan 166 Rumah Program Penataan Permukiman Kumuh di Gresik

- Jurnalis

Senin, 3 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (3/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (3/8/2026).

GRESIK – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (3/8/2026).

Program tersebut mencakup pembangunan, renovasi, dan revitalisasi 166 rumah di atas lahan sekitar 7 hektare. Penataan juga dilengkapi berbagai infrastruktur dasar untuk menciptakan kawasan permukiman yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan.

“Sebelum berbicara mengenai produktivitas dan kualitas hidup, kita harus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar AHY.

AHY mengatakan penyelesaian persoalan permukiman kumuh tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki rumah. Penataan harus dilakukan secara terpadu dengan menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas sanitasi.

Di Desa Campurejo, pemerintah membangun jaringan air bersih, saluran rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon air, jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas sanitasi.
Menurut AHY, pendekatan tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup serta produktivitas masyarakat.

“Program ini membuktikan bahwa persoalan permukiman hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha harus terus bergandengan tangan menghadirkan kawasan yang lebih layak huni,” katanya.

Pelaksanaan program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Kolaborasi tersebut melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Gresik.

AHY mengatakan penataan kawasan permukiman merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan program penataan permukiman akan terus diperluas. Program yang diresmikan di Campurejo merupakan pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.

Untuk tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merencanakan pengembangan program di enam lokasi lainnya sesuai kapasitas pemerintah.

“Insya Allah tahun ini akan ada enam lokasi lagi yang akan kami lanjutkan. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan kerja bersama dan dilakukan secara bertahap agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati lingkungan permukiman yang layak,” ujar Khofifah.

Khofifah menyebut secara nasional masih terdapat sekitar 6.000 kawasan yang masuk kategori kawasan kumuh, termasuk sejumlah wilayah di Jawa Timur. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar penataan kawasan dapat terus diperluas.

AHY menegaskan pemerintah akan melanjutkan transformasi kawasan kumuh secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita akan terus melakukan transformasi, mengubah kawasan-kawasan kumuh menjadi kawasan permukiman yang lebih layak huni, sehat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat,” tegas AHY.

Program DAK Tematik PPKT diharapkan dapat mempercepat perubahan kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat, tertata, dan produktif sekaligus mendukung pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berita Terkait

Seluruh Penjuru Negeri Dukung Tubagus Bahrudin jadi Kandidat Wakil Presiden Gantikan Gibran 
Deolipa Yumara Apresiasi Langkah Bareskrim, Tegaskan Tak Ada Perwira Tinggi yang Kebal Hukum
Dugaan Pelecehan Seret Nama Menag Nasaruddin Umar
Diduga Gunakan Merek KOMPAS Tanpa Hak: Empat Situs Terancam Ditutup, Ini Daftarnya
Negara Hadir Lindungi Aset Keagamaan, Kejari dan BPN Purbalingga Pastikan Legalitas Tanah Gereja HKBP Bukateja
Polri dan PBNU teken MoU, Sepakat Jaga Kamtibmas Bersama Lindungi Generasi Muda
Eksklusif Podcast EdShareOn: Greenpeace Bongkar Fakta Mengejutkan Sumber Asap Baru Karhutla Indonesia
Bupati dan Sekda Absen dalam RDPU, Pemuda Pertanyakan Masa Depan Gunung Tampomas
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 03:22 WIB

Deolipa Yumara Apresiasi Langkah Bareskrim, Tegaskan Tak Ada Perwira Tinggi yang Kebal Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 21:25 WIB

Dugaan Pelecehan Seret Nama Menag Nasaruddin Umar

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:43 WIB

Diduga Gunakan Merek KOMPAS Tanpa Hak: Empat Situs Terancam Ditutup, Ini Daftarnya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 15:34 WIB

Negara Hadir Lindungi Aset Keagamaan, Kejari dan BPN Purbalingga Pastikan Legalitas Tanah Gereja HKBP Bukateja

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:50 WIB

Polri dan PBNU teken MoU, Sepakat Jaga Kamtibmas Bersama Lindungi Generasi Muda

Berita Terbaru