JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan ekosistem kebudayaan berbasis data melalui dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Menurutnya, sensus tersebut penting untuk memetakan struktur, skala, hingga kontribusi ekonomi budaya terhadap perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Fadli Zon saat menghadiri kegiatan NGIBAR (Ngisi Bareng) Kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bagi Pelaku Usaha Bidang Kebudayaan di Jakarta, Senin (24/8).
Fadli mengapresiasi kolaborasi Kementerian Kebudayaan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan kebudayaan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi bagian dari infrastruktur kebijakan. Dengan data yang tepat, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menentukan prioritas secara lebih terukur, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kondisi nyata pelaku dan ekosistem kebudayaan,” kata Fadli.
Ia mengatakan penguatan data ekonomi budaya diperlukan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan kebudayaan sebagai engine of growth atau penggerak pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fadli, data yang lebih presisi dapat digunakan untuk memetakan potensi wilayah dan sektor unggulan, kebutuhan pembiayaan, pengembangan kapasitas, transformasi digital, hingga pelindungan kekayaan intelektual.
“Dengan data yang kuat, kami bisa menyusun intervensi yang lebih evidence-based, targeted, dan measurable. Jadi, inilah substansi dari pemajuan kebudayaan berbasis data, bukan berbasis perkiraan semata,” ujarnya.
Fadli menilai Indonesia memiliki modal budaya yang besar sebagai negara dengan mega-diversity. Kekayaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas bangsa, tetapi juga memiliki potensi ekonomi sekaligus dapat menjadi instrumen diplomasi dan soft power Indonesia di tingkat global.
Ia menyebut ekosistem ekonomi budaya mencakup berbagai sektor, mulai dari film dan audiovisual, musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, museum, konservasi, festival, hingga produksi dan layanan budaya berbasis digital.
“Kompleksitas ekosistem ekonomi budaya yang melibatkan berbagai lapangan usaha dan profesi menjadi tantangan tersendiri agar kontribusinya dapat tercatat secara lebih utuh dalam sistem klasifikasi statistik nasional,” katanya.
Karena itu, Kementerian Kebudayaan mendorong penguatan pemetaan sektor kebudayaan melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menangkap dinamika aktivitas ekonomi budaya secara lebih rinci, termasuk pelaku, profesi, aktivitas usaha, serta rantai nilai dalam ekosistem kebudayaan.
BPS Sebut PDB Kebudayaan Berpotensi Dipetakan
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Selain menjadi fondasi identitas dan peradaban bangsa, sektor kebudayaan dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kebudayaan menjadi dasar orang untuk bersikap, menjadi dasar orang untuk berperilaku, dan menjadi investasi kita untuk membangun masa depan serta peradaban bangsa,” kata Sonny.
Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 berpotensi menghasilkan gambaran mengenai besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) kebudayaan dan kontribusi aktivitas ekonomi di bidang kebudayaan terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, data tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan sektor kebudayaan pada masa mendatang.
“Setelah Sensus Ekonomi ini, kita dapat menghasilkan data yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan sektor kebudayaan di masa depan. Jadi, kebudayaan bukan hanya bicara tentang jati diri bangsa, tetapi juga bagaimana kebudayaan menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Fadli kemudian mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Kebudayaan, BPS, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), pemerintah daerah, serta para pelaku usaha bidang kebudayaan.
Menurut dia, kolaborasi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan sosialisasi, pendampingan, dan pengumpulan data dapat menjangkau pelaku usaha kebudayaan di berbagai daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa aktivitas dan kontribusi ekonomi budaya juga terbaca secara memadai di dalamnya. Dengan basis data yang semakin kuat, kita dapat memperkuat posisi kebudayaan sebagai binding power, source of identity, engine of growth, serta instrumen diplomasi dan soft power Indonesia,” tegas Fadli.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi.
Sejumlah pejabat Kementerian Kebudayaan juga hadir, di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta, serta jajaran direktur jenderal dan pejabat terkait.
Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya mendukung BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat basis data kebudayaan nasional.
Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai struktur, skala, dan kontribusi ekonomi budaya sekaligus memperkuat peran kebudayaan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
