JAKARTA – Maraknya potongan video pidato Presiden mengenai isu penggilingan beras yang viral di media sosial dinilai menjadi bukti bahwa ruang digital saat ini lebih mengedepankan sensasi dibandingkan substansi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membentuk opini publik yang tidak utuh terhadap kebijakan negara.
Humas Setya Kita Pancasila (SKP), R. Sandy Tumiwa, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh potongan informasi yang sengaja dilepaskan dari konteksnya.
“Di era algoritma media sosial, yang sering menang bukanlah kebenaran, melainkan konten yang paling mampu memancing emosi. Akibatnya, pidato yang memiliki pesan kebangsaan dan kebijakan publik bisa berubah menjadi bahan lelucon hanya karena dipotong beberapa detik,” ujar Sandy, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, polemik mengenai pernyataan Presiden terkait angka Rp2 triliun seharusnya dipahami secara utuh. Ia menilai pemerintah melalui Menteri Pertanian telah memberikan penjelasan bahwa angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan normal usaha penggilingan beras, melainkan dikaitkan dengan dugaan praktik kecurangan mutu beras yang merugikan masyarakat.
Sandy menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun kritik harus dibangun di atas informasi yang lengkap.
“Kalau masyarakat hanya melihat potongan 30 detik, maka yang lahir bukan pemahaman, melainkan persepsi yang mudah digiring. Kita harus membiasakan diri melihat pidato secara utuh sebelum mengambil kesimpulan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pangan merupakan bagian strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Karena itu, diskusi publik seharusnya lebih berfokus pada upaya memberantas dugaan penyimpangan tata niaga pangan daripada terjebak pada narasi yang mengaburkan substansi persoalan.
“Setya Kita Pancasila mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi, bukan ruang adu emosi. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga adil dalam menilai informasi. Jangan sampai algoritma menentukan cara kita berpikir, sementara akal sehat justru ditinggalkan,” tegas Sandy.
Ia berharap masyarakat semakin bijak dalam menyikapi informasi digital dengan membiasakan memeriksa sumber, membaca konteks secara utuh, serta tidak terburu-buru menyebarkan potongan video yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat bereaksi, melainkan bangsa yang mampu berpikir jernih sebelum mengambil sikap. Literasi digital hari ini adalah bagian dari menjaga persatuan dan kualitas demokrasi Indonesia,” pungkas R. Sandy Tumiwa.
Editor: Fahmy Nurdin
