Topik Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Polri meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat di tengah meningkatnya kasus pencurian, perampokan, dan pembegalan di sejumlah daerah.

Hukum & Kriminal

Yusril Minta Polri Perkuat Keamanan, Ingatkan Bahaya Aksi Main Hakim Sendiri

Hukum & Kriminal | Kamis, 30 Juli 2026 - 07:00 WIB

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:00 WIB

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Polri meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada…

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung berpotensi mempercepat proses penegakan hukum.

Hukum & Kriminal

Yusril: Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus ke Kejaksaan Bisa Percepat Proses Hukum, Publik Diminta Awasi

Hukum & Kriminal | Sabtu, 18 Juli 2026 - 11:21 WIB

Sabtu, 18 Juli 2026 - 11:21 WIB

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai pelimpahan tiga perkara dugaan tindak pidana…

Pemerintah menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 tidak disusun sebagai regulasi yang secara khusus mengatur kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ).

Blog

Yusril: Perpres Pertahanan Negara Bukan Aturan Khusus soal LGBTQ, Tak Boleh Jadi Dasar Persekusi

Blog | Jumat, 10 Juli 2026 - 16:27 WIB

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:27 WIB

JAKARTA – Pemerintah menegaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 tidak disusun sebagai regulasi yang secara…

Ombudsman RI telah menyampaikan sebanyak 203 kajian dan saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mencegah praktik maladministrasi dalam kurun 2021 hingga 2025.

Hukum & Kriminal

Ombudsman RI Terbitkan 203 Kajian Pencegahan Maladministrasi, Dorong Reformasi Pelayanan Publik

Hukum & Kriminal | Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WIB

Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WIB

JAKARTA – Ombudsman RI telah menyampaikan sebanyak 203 kajian dan saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mencegah praktik maladministrasi dalam kurun 2021…

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membahas penguatan kelembagaan dan penyelarasan fungsi koordinasi kementeriannya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Kamis (25/6).

Hukum & Kriminal

Yusril dan MenPANRB Bahas Penguatan Kelembagaan Kemenko Kumham Imipas

Hukum & Kriminal | Kamis, 25 Juni 2026 - 14:57 WIB

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:57 WIB

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membahas penguatan kelembagaan dan penyelarasan fungsi koordinasi…

Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam forum internasional melalui penyelenggaraan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 di Bali yang dihadiri delegasi dari 44 negara. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi global dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Hukum & Kriminal

WCPP 2026 di Bali Dorong Transformasi Sistem Pemasyarakatan Global Berbasis Pemulihan

Hukum & Kriminal | Rabu, 15 April 2026 - 15:35 WIB

Rabu, 15 April 2026 - 15:35 WIB

BALI — Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam forum internasional melalui penyelenggaraan The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 di Bali yang…

Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S., Sc. menegaskan bahwa hasil penelitian dan disertasi doktoral memiliki peran penting sebagai landasan ilmiah dalam memperkuat perumusan kebijakan publik, meskipun tidak seluruhnya secara langsung diadopsi menjadi kebijakan pemerintah.

Nasional

Yusril Ihza Mahendra Soroti Peran Disertasi Doktor dalam Perumusan Kebijakan Negara

Nasional | Minggu, 25 Januari 2026 - 06:12 WIB

Minggu, 25 Januari 2026 - 06:12 WIB

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.S., Sc. menegaskan bahwa hasil penelitian dan disertasi doktoral memiliki peran penting sebagai…

Foto:
Dewan Pengurus Pusat FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia).

Hukum & Kriminal

FAPRI Tolak Cawe-cawe Menko Yusril Ihza Mahendra Soal Single Bar Vs Multi Bar

Hukum & Kriminal | Minggu, 8 Desember 2024 - 10:41 WIB

Minggu, 8 Desember 2024 - 10:41 WIB

JAKARTA – Advokat sekaligus Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat & Pengacara Republik Indonesia), Yus Dharman, S.H, MM, M.Kn berpendapat soal dikotomi Single Bar…