GEMAH Desak Kejati DKI Selidiki Dugaan Kredit Bermasalah Rp 2 Triliun di Bank Jakarta

- Jurnalis

Selasa, 15 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Tangkapan Layar YouTube Bank Jakarta. (Dok-Istimewa)

Foto: Tangkapan Layar YouTube Bank Jakarta. (Dok-Istimewa)

JAKARTAGerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam proses restrukturisasi kredit di Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum GEMAH, Badrun Atnangar, dalam pernyataan tertulis kepada media pada Selasa (15/7). Ia menyebut bahwa GEMAH menerima laporan dari sumber internal Bank Jakarta terkait indikasi adanya kredit bermasalah dengan nilai yang sangat besar.

“GEMAH memperoleh data dari karyawan internal Bank Jakarta bahwa terdapat dana restrukturisasi kredit dalam perhatian khusus senilai Rp 2 triliun. Selain itu, tercatat pula kredit kurang lancar sebesar Rp 21,3 miliar, kredit dalam proses sebesar Rp 36,8 miliar, serta kredit macet mencapai Rp 418 miliar,” ungkap Badrun.

Menurut Badrun, besarnya nilai kredit bermasalah tersebut patut menjadi perhatian serius penegak hukum karena berpotensi merugikan keuangan negara, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia juga menyoroti perubahan nama Bank DKI menjadi Bank Jakarta yang, menurutnya, tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi persoalan lama.

“Restrukturisasi ini sangat mencurigakan. Jangan sampai pergantian nama justru menjadi tameng untuk menghilangkan jejak kredit bermasalah,” tegas Badrun. “Kejati DKI Jakarta harus memanggil dan memeriksa jajaran Komisaris serta Direksi Bank Jakarta untuk dimintai keterangan.”

GEMAH menyatakan akan terus mengawal proses hukum terkait dugaan ini dan siap berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan milik daerah.

“Bank ini milik rakyat Jakarta. Jangan sampai kepercayaan publik dihancurkan oleh praktik-praktik yang tidak sehat,” pungkas Badrun.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Bank Jakarta maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan dan temuan yang disampaikan oleh GEMAH.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Pembunuhan Cucu Mpok Nori: Deolipa Tegaskan Deportasi Fuad Hanya Ilusi, Hukum Indonesia Tak Bisa Dihindari
Dugaan Kriminalisasi Menguat di PK Ike Kusumawati, Respons Jaksa Dinilai Normatif
HEADLINE: FOPHI Hadiri “Seruan Aksi Simbolis 11 Tahun Kasus Akseyna”, Desak Pembukaan Kembali Penyelidikan Secara Ilmiah dan Transparan
Kinerja Imigrasi 2025 Moncer, PNBP Tembus Rp10,4 Triliun di Era Yuldi Yusman
Saksi Kunci Hilang dari Persidangan, Integritas Pembuktian Kasus Rangkong Dipertaruhkan
Sertifikat KI Dibagikan di Klungkung, Pemerintah Dorong Perlindungan Budaya dan Ekonomi Kreatif Bali
Massa GASKAN Gelar Aksi di Mabes Polri, Desak Pembebasan Vanessa
Koalisi Perempuan Anti Pelecehan (KPAP) Desak Aparat Tangkap dan Adili FA Tersangka Pelecehan Terhadap R
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 3 April 2026 - 14:39 WIB

Pembunuhan Cucu Mpok Nori: Deolipa Tegaskan Deportasi Fuad Hanya Ilusi, Hukum Indonesia Tak Bisa Dihindari

Jumat, 3 April 2026 - 10:18 WIB

Dugaan Kriminalisasi Menguat di PK Ike Kusumawati, Respons Jaksa Dinilai Normatif

Kamis, 2 April 2026 - 22:24 WIB

HEADLINE: FOPHI Hadiri “Seruan Aksi Simbolis 11 Tahun Kasus Akseyna”, Desak Pembukaan Kembali Penyelidikan Secara Ilmiah dan Transparan

Kamis, 2 April 2026 - 16:58 WIB

Kinerja Imigrasi 2025 Moncer, PNBP Tembus Rp10,4 Triliun di Era Yuldi Yusman

Kamis, 2 April 2026 - 14:14 WIB

Saksi Kunci Hilang dari Persidangan, Integritas Pembuktian Kasus Rangkong Dipertaruhkan

Berita Terbaru

Foto: Ilustrasi kritik sosial terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta yang dinilai kerap mengorbankan warga melalui penggusuran paksa serta rawan disusupi praktik korupsi dalam pengadaan lahan

Opini

RTH atau Lahan Basah Korupsi? Warga Jadi Tumbal

Sabtu, 4 Apr 2026 - 06:08 WIB