Etika Pejabat Dipertanyakan, Lurah Kebon Kacang Abaikan Wartawan di Momen Fitri

- Jurnalis

Kamis, 26 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Suasana Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026)

Foto: Suasana Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026)

JAKARTA – Momentum Idul Fitri yang semestinya menjadi ruang mempererat silaturahmi justru diwarnai insiden yang memantik kritik. Lurah Kebon Kacang, Radius Perkasa, disorot setelah meninggalkan sejumlah wartawan yang datang untuk bersilaturahmi di Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026).

Sejumlah jurnalis yang hadir mengaku kedatangan mereka bukan dalam rangka peliputan sensitif, melainkan membangun komunikasi dalam suasana Lebaran 1447 Hijriah. Namun, alih-alih menyambut, Radius justru beranjak meninggalkan lokasi saat hendak diajak berbincang di kawasan Saung Betawi.

Sikap tersebut langsung menuai kekecewaan. Beberapa wartawan menilai tindakan itu mencerminkan kurangnya sensitivitas pejabat publik terhadap peran media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Ini momen silaturahmi, bukan agenda yang memberatkan. Harusnya bisa jadi ruang membangun komunikasi yang lebih cair,” ujar salah satu jurnalis di lokasi.

Sebagai aparatur pemerintah di level terdepan, lurah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga menjaga komunikasi publik yang terbuka dan akuntabel. Terlebih di momen hari besar keagamaan yang sarat nilai kebersamaan, sikap responsif dan humanis menjadi ekspektasi publik.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai regulasi telah menekankan pentingnya penataan dan ketertiban wilayah, seperti tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum serta Pergub Nomor 10 Tahun 2015 terkait penataan pedagang kaki lima. Namun, di tengah upaya penegakan aturan tersebut, pendekatan komunikasi yang inklusif dinilai tetap menjadi kunci.

Peristiwa ini pun memicu pertanyaan lebih luas tentang komitmen aparatur pemerintah dalam membangun hubungan yang sehat dengan awak media. Transparansi dan keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

 

Berita Terkait

HUT ke-4 Jakarta Bird Land Ancol, Luncurkan Avessia Audio Journey Perkuat Wisata Edukasi Satwa
Program Gratis Masuk Ancol 1-12 November, Nikmati Wisata Pantai hingga Masjid Apung An-Nur
Sambut 5 Abad Jakarta, Ancol Gelar Dzikir dan Shalawat di Masjid Apung An-Nur
Polda Metro Jaya, TNI dan Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Bulan Solidaritas Palestina di Monas
Dari Pengobatan Gratis hingga Bedah Rumah, Polda Metro Jaya dan Kementerian PKP Bergerak Bantu Warga
Polda Metro Jaya Apresiasi Aksi Damai di Jakarta, Budi Hermanto: Aspirasi Warga Harus Dihormati
Pramono Anung Resmikan Masjid Apung An-Nur Ancol, Ikon Baru Wisata Religi Jakarta
UNAS Kumpulkan Akademisi Internasional, Bahas Krisis Pangan hingga Geopolitik
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 19:05 WIB

HUT ke-4 Jakarta Bird Land Ancol, Luncurkan Avessia Audio Journey Perkuat Wisata Edukasi Satwa

Kamis, 5 November 2026 - 16:00 WIB

Program Gratis Masuk Ancol 1-12 November, Nikmati Wisata Pantai hingga Masjid Apung An-Nur

Senin, 2 November 2026 - 11:32 WIB

Sambut 5 Abad Jakarta, Ancol Gelar Dzikir dan Shalawat di Masjid Apung An-Nur

Minggu, 1 November 2026 - 10:45 WIB

Polda Metro Jaya, TNI dan Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Bulan Solidaritas Palestina di Monas

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:05 WIB

Dari Pengobatan Gratis hingga Bedah Rumah, Polda Metro Jaya dan Kementerian PKP Bergerak Bantu Warga

Berita Terbaru

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Hukum & Kriminal

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 Nov 2026 - 07:12 WIB