“Menjaga Waras di Balik Palu: Tantangan Psikologis Hakim Zaman Now”

- Jurnalis

Sabtu, 26 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

.

. "Integritas Hakim Tak Hanya Etik, tapi Juga Psikis"

JAKARTA – Tekanan publik terhadap putusan pengadilan kian meningkat di era media sosial. Satu vonis bisa langsung menjadi headline dan memicu debat panas di linimasa. Di balik jubah hitam, hakim tetaplah manusia biasa yang bisa merasakan guncangan psikis ketika disorot, dikritik, bahkan dicaci.

Kesehatan mental pun menjadi faktor penting. Tanpa kestabilan emosi, sulit bagi hakim untuk memutus perkara secara jernih, rasional, dan berkeadilan. Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan menegaskan bahwa hakim wajib “menggali, mengikuti, dan memahami nilai‑nilai keadilan yang hidup di masyarakat”. Tugas ini memerlukan kebeningan jiwa dan pikiran.

Bayangkan seorang hakim menangani kasus korupsi miliaran rupiah, sementara gawai pribadinya dipenuhi komentar miring. Jika mental tak kokoh, imparsialitas pun bisa terganggu. Mahkamah Agung (MA) menyadari hal ini. Melalui Badan Peradilan, MA rutin mengadakan pembinaan mental dan spiritual, forum curah pendapat, hingga konseling terpadu. Program “Judicial Wellness” di sejumlah pengadilan pilot project bahkan menyediakan psikolog dan ruang meditasi demi menjaga integritas melalui kesejahteraan psikis.

Selain dukungan kelembagaan, ada langkah praktis yang bisa dilakukan hakim untuk menjaga mental:

1. Manajemen waktu – Menyeimbangkan jam sidang, penulisan putusan, dan istirahat.

2. Peer support – Berbagi beban dengan rekan sejawat melalui IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).

3. Pemisahan ranah pribadi dan publik di media sosial – Mengurangi paparan komentar negatif.

Publik pun perlu diedukasi. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas merundung aparat peradilan. Kritik boleh, tapi dengan bahasa santun dan berbasis fakta. Media juga diharapkan menjaga framing berita agar tidak menambah tekanan sebelum putusan dibacakan.

Ke depan, MA diharapkan lebih proaktif menyusun pedoman kesehatan mental dan menambah fasilitas konseling di setiap wilayah hukum. Integritas hakim bukan hanya soal kode etik, tapi juga kestabilan batin untuk menghadapi sorotan publik.

Jika mental hakim terjaga, putusan yang lahir akan lebih reflektif, empatik, dan legitimate. Pada akhirnya, keadilan yang sehat berawal dari hakim yang sehat pula.

 

Penulis : Matyadi

Editor : Helmi AR

Berita Terkait

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang
Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling
Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki
KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan
Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif
Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid
Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay
WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 21:25 WIB

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Senin, 16 November 2026 - 10:46 WIB

Imigrasi Serang Ringkus Tiga WNA Pakistan, Diduga Salahgunakan Izin Tinggal untuk Jualan Peci Keliling

Minggu, 15 November 2026 - 23:37 WIB

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla, 104 Perusahaan Diselidiki

Sabtu, 14 November 2026 - 14:33 WIB

KUD Minanga Ogan Buka Suara soal Replanting Sawit Rp27 Miliar, Bantah Dugaan Kongkalikong dan Penyerobotan Lahan

Jumat, 13 November 2026 - 09:41 WIB

Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif

Berita Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengancam mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia. Kelimanya diamankan setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hukum & Kriminal

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:25 WIB