JAKARTA – Rencana aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mengusung tema “perkabungan” bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, menilai aksi tersebut berpotensi memunculkan persepsi yang tidak tepat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurut Habib Syakur, Hari Bhayangkara merupakan momentum untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian seluruh anggota Polri yang selama puluhan tahun menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan apabila peringatan tersebut justru diwarnai aksi yang menurutnya bernuansa simbolik sebagai bentuk “perkabungan”.
“Polisi itu penjaga rakyat, bukan musuh rakyat. Kritik tentu boleh disampaikan dalam negara demokrasi, tetapi jangan sampai dibangun narasi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan negara,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
Habib Syakur juga menanggapi kritik BEM UI yang menyebut reformasi Polri dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, sejak era reformasi telah terjadi berbagai perubahan mendasar dalam tubuh Polri, termasuk pemisahan institusi Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), penguatan mekanisme pengawasan internal melalui Divisi Propam, hingga adanya pengawasan eksternal dan proses hukum terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia menilai, berbagai pembenahan tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas terus berjalan dan tidak tepat apabila kesalahan yang dilakukan oleh oknum dijadikan dasar untuk menghakimi seluruh institusi.
“Kalau ada anggota yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tidak adil apabila tindakan segelintir oknum dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh anggota Polri yang setiap hari bekerja melayani masyarakat,” katanya.
Habib Syakur kemudian mengibaratkan situasi tersebut dengan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, apabila terdapat seorang warga yang melakukan pelanggaran, bukan berarti seluruh lingkungan tempat tinggalnya juga harus dipersalahkan.
Ia pun menilai pendekatan semacam itu perlu menjadi bahan refleksi agar kritik yang disampaikan tetap proporsional dan berorientasi pada perbaikan institusi.
Selain itu, Habib Syakur mengaku prihatin terhadap rencana aksi membawa karangan bunga duka ke kantor Polri pada saat Hari Bhayangkara. Menurutnya, simbol tersebut berpotensi melukai perasaan keluarga besar Polri, terutama para anggota yang telah gugur saat menjalankan tugas negara.
Ia mengingatkan bahwa banyak personel Polri yang kehilangan nyawa dalam operasi pemberantasan terorisme, penegakan hukum, maupun menjaga keamanan di berbagai daerah. Oleh karena itu, ia berharap penghormatan terhadap jasa para anggota Polri tetap dijaga, meskipun kritik terhadap institusi merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Momentum Hari Bhayangkara juga menjadi waktu untuk mengenang mereka yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Karena itu, alangkah baiknya apabila semua pihak tetap menjaga etika dan rasa hormat terhadap pengabdian mereka,” tuturnya.
Habib Syakur juga menanggapi salah satu tuntutan yang menyerukan agar Polri dijauhkan dari ruang sipil. Menurutnya, kehadiran polisi dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga.
Ia mencontohkan berbagai situasi yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian, mulai dari penanganan tindak kriminal seperti pencurian dan pembegalan, pengamanan pasar dan ruang publik, penanganan konflik sosial, hingga pemberantasan terorisme.
“Kelompok masyarakat seperti pedagang, pekerja, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat kecil pada umumnya masih sangat membutuhkan kehadiran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Habib Syakur mengajak seluruh masyarakat agar menyikapi berbagai dinamika secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah. Ia berharap kritik terhadap institusi negara tetap disampaikan secara konstruktif, objektif, serta mengedepankan semangat perbaikan.
Menurutnya, Polri sebagai institusi negara tetap memerlukan dukungan publik untuk terus berbenah, sekaligus menjalankan tugas menjaga keamanan nasional. Ia menilai kritik dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun hendaknya dilakukan dengan tetap menghormati jasa serta pengabdian anggota Polri yang telah bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Editor: Fahmy Nurdin
