JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menggelar sidang perdana perkara perbuatan melawan hukum (PMH) antara Kiki Binti Jarih melawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan sejumlah instansi pemerintah, Kamis (16/10/2025). Namun, seluruh pihak tergugat absen dalam sidang tersebut.
Perkara yang teregister dengan nomor 564/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Tim itu menempatkan BRI sebagai Tergugat I, sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado, KPKNL Jakarta II, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat.
Majelis hakim yang memimpin persidangan menyatakan bahwa panggilan sidang telah disampaikan secara patut oleh juru sita PN Jakarta Timur kepada seluruh tergugat. Namun, karena tidak satu pun hadir, persidangan hanya difokuskan pada pemeriksaan legal standing (kedudukan hukum) dari pihak penggugat.
Kuasa hukum penggugat, Rinto Hartoyo Agus, SH, dari Law Office Anrico Pasaribu & Associates, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati jalannya sidang dan mendukung langkah majelis hakim untuk menertibkan proses hukum.
“Majelis hakim hari ini memeriksa keabsahan kedudukan hukum penggugat. Panggilan kepada para tergugat telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelas Rinto Hartoyo Agus seusai persidangan.
Dalam gugatannya tertanggal 15 Oktober 2025, penggugat menilai BRI telah melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, di antaranya tidak merealisasikan asuransi jiwa kredit, melakukan lelang aset tanpa transparansi, serta merencanakan pelelangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 07057 di Jakarta Timur tanpa dasar hukum yang sah.
Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menunda sidang hingga Kamis, 30 Oktober 2025, guna memberikan kesempatan pemanggilan kembali kepada seluruh tergugat dan turut tergugat. Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan, sebelum perkara memasuki tahap mediasi atau pembuktian sesuai tahapan perdata.
Penulis: Matyadi
Editor: Helmi AR
