JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pengelolaan wilayah perbatasan diperkuat agar kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan HUT ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9).
Ia mengatakan kawasan perbatasan harus mulai dipandang sebagai halaman depan atau front yard Indonesia, bukan sekadar halaman belakang (backyard).
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan,” kata Tito.
Tito menyebut pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai salah satu capaian BNPP. Menurutnya, PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar-masuk negara, tetapi juga menjadi etalase Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga.
Selain pembangunan PLBN, ia menyoroti kontribusi BNPP dalam penyelesaian sejumlah segmen perbatasan yang masih menjadi persoalan, khususnya perbatasan darat dengan Malaysia dan Timor-Leste.
“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” ujarnya.
Tito juga mengapresiasi peran BNPP dalam membantu penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera. BNPP, kata dia, mulai mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara lebih mendasar, termasuk di Pulau Sebatik.
Ia mengatakan sejumlah persoalan berskala mikro di titik-titik perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, hingga kawasan perbatasan dengan Timor-Leste juga telah berhasil ditangani.
“Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” ucap Tito.
Meski demikian, Tito meminta BNPP tidak berhenti pada capaian yang telah diraih. Ia mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan tersebut perlu dilakukan melalui penyusunan program prioritas, penguatan rencana induk pembangunan daerah perbatasan, serta evaluasi rutin terhadap berbagai program K/L yang dilaksanakan di kawasan perbatasan.
“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” katanya.
Tito juga meminta BNPP memanfaatkan media kontemporer untuk menyampaikan berbagai program dan capaian kepada masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan BNPP semakin dikenal dan memperoleh dukungan publik maupun pemerintah.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi,” ujar Tito.
Sementara itu, peringatan HUT ke-16 BNPP digelar secara sederhana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Kegiatan diisi dengan tumpengan, pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim, serta penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai yang telah memenuhi masa pengabdian tertentu.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, para deputi, asisten deputi, tenaga ahli, serta jajaran BNPP.
