Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 sebagai ajang evaluasi kinerja sekaligus penajaman arah kebijakan strategis menuju 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu (8/1).
Rapim menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase refleksi dan konsolidasi kelembagaan pascapembentukan Kemenko Infrastruktur, dengan fokus memperkuat peran koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan infrastruktur serta pembangunan kewilayahan berjalan sejalan dengan agenda nasional dan arahan Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapim dengan menyampaikan capaian positif pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas selama Nataru tercatat turun sekitar 27 persen.
Menurut AHY, capaian tersebut merupakan hasil kerja lintas sektor yang solid dan perlu dijadikan best practice serta lessons learned untuk persiapan Mudik Lebaran mendatang.
“Ini hasil kerja bersama yang patut diapresiasi. Ke depan, praktik baik ini perlu dihimpun dan ditingkatkan agar keselamatan masyarakat semakin terjamin,” ujar AHY.
Sepanjang 2025, Kemenko Infra disebut berperan sebagai penghubung kebijakan dan pengurai hambatan lintas sektor, termasuk dalam pengawalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas, serta pemerataan pembangunan wilayah.
AHY menilai tantangan utama pembangunan nasional tidak semata pada keterbatasan sumber daya, tetapi pada sinkronisasi kebijakan, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas eksekusi di lapangan. Karena itu, fungsi koordinasi Kemenko harus terus diperkuat agar kementerian dan lembaga teknis dapat bergerak lebih terarah dan saling mendukung.
Dalam arahannya, AHY juga menekankan pentingnya pembangunan kawasan berbasis karakter lokal. Menurutnya, pembangunan tidak harus seragam, tetapi harus berakar pada keunikan, identitas, dan inisiatif masyarakat setempat.
“Pembangunan kawasan harus menjaga wajah asli daerahnya. Kekuatan kita justru ada pada desa, kampung, dan komunitas dengan identitas serta inisiatif lokal,” kata AHY.
Ia menambahkan, pendekatan pembangunan tidak selalu harus mahal atau berskala besar. Pemerintah dapat mendorong pilot project berbasis kreativitas desa dan partisipasi warga yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Memasuki 2026, AHY menegaskan Kemenko Infra diarahkan untuk memasuki fase penguatan eksekusi dan transformasi kebijakan, dengan memastikan seluruh program kementerian dan lembaga teknis selaras dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapim tersebut, AHY juga meminta jajaran menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang telah disetujui Presiden, di antaranya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan fokus pada jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar; percepatan pembangunan perumahan dan perbaikan rumah rusak ringan; pemenuhan air bersih; integrasi hunian dengan fasilitas umum; serta penataan ruang dan kesiapan lahan.
Presiden telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk menyiapkan Instruksi Presiden terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini bukan sekadar informasi, tetapi agenda kerja yang harus segera dijalankan,” tegas AHY.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G. L. Kalake menegaskan Sekretariat Kemenko terus menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran nasional.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal menekankan pentingnya pemerataan wilayah dan keadilan agraria dalam pembangunan infrastruktur. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M.
Manuhutu menyoroti penguatan fondasi kebijakan transportasi nasional, sementara Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin dan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor di tengah keterbatasan fiskal.
Menutup Rapim, AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko Infra menjaga soliditas dan fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Soliditas adalah kunci. Mari bekerja maksimal untuk menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
