Brimob Digugat Perannya di Ruang Sipil, Polri Tegaskan Supremasi Hukum dan HAM

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sejarah Brimob. (Dok-tribratanews.polri.go.id)

Foto: Sejarah Brimob. (Dok-tribratanews.polri.go.id)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merespons desakan sejumlah pihak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang mengusulkan agar pasukan Brimob ditarik dari penugasan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Desakan tersebut mencuat setelah dugaan kasus kekerasan yang melibatkan anggota Brimob di Tual, Maluku, dan menimbulkan korban jiwa.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, menyatakan institusinya menghargai setiap kritik dan masukan konstruktif yang disampaikan elemen masyarakat. Menurut dia, keterbukaan terhadap evaluasi merupakan bagian dari komitmen Polri sebagai institusi sipil di era demokrasi.

“Polri berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan dan kritikan konstruktif dari setiap elemen masyarakat. Hal-hal itu diperhatikan oleh Polri sebagai institusi sipil yang terbuka di era demokrasi,” ujar Isir, Selasa (24/2/2026).

Isir menegaskan Polri menjunjung supremasi sipil yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Ia juga memastikan prinsip supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam penugasan satuan Brigade Mobil (Brimob).

Meski demikian, Polri belum menyampaikan secara spesifik apakah akan menarik personel Brimob dari penugasan di tengah masyarakat sebagaimana diminta YLBHI.

Isir menekankan bahwa kehadiran Brimob selama ini merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan penguatan pengamanan.

“Rekam jejak pengabdian Brimob Polri di tengah-tengah masyarakat sangat panjang,” katanya.

Menurut Isir, Brimob terlibat dalam berbagai operasi, baik pengamanan maupun kemanusiaan. Dalam konteks kebencanaan, personel Brimob disebut masih tergelar di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat untuk membantu penanganan tanggap darurat.

Selain itu, Brimob juga diperbantukan melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO) kepada satuan kewilayahan, khususnya polres dan polresta, guna memperkuat pengamanan dan menjamin keselamatan warga.

“Penguatan dan pelapisan BKO Brimob Polri kepada satuan kewilayahan bertujuan memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Isir.

Di sisi lain, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak agar Brimob tidak lagi dilibatkan dalam penanganan urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sipil. Desakan itu muncul menyusul dugaan kekerasan anggota Brimob terhadap seorang remaja berinisial AT (14) di Tual, Maluku, yang berujung pada kematian korban.

“Tarik semua pasukan Brimob dari urusan-urusan dengan masyarakat. Ini bukan masalah kamtibmas yang ditangani oleh Brimob,” kata Isnur dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Menurut YLBHI, Brimob merupakan satuan khusus yang dirancang untuk menghadapi situasi berisiko tinggi dan bersenjata, sehingga dinilai tidak tepat jika dikerahkan dalam konteks penanganan warga sipil, demonstrasi, atau konflik agraria dan lingkungan.

YLBHI juga mendorong reformasi kepolisian secara menyeluruh, termasuk evaluasi mendasar terhadap pola penugasan satuan-satuan bersenjata dalam ruang-ruang sipil.

Kasus di Tual kini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan lebih luas tentang batas peran satuan elite kepolisian di tengah masyarakat.

Sejumlah pengamat hukum dan HAM menilai, selain penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pelaku, evaluasi sistemik diperlukan untuk mencegah berulangnya kekerasan aparat terhadap warga.

Hingga kini, Polri menyatakan proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik pun menanti langkah konkret yang akan diambil, apakah berupa penindakan individual semata atau juga evaluasi kebijakan penugasan Brimob secara lebih luas.

Perdebatan ini mencerminkan tantangan klasik dalam tata kelola keamanan di negara demokratis, bagaimana memastikan aparat memiliki kapasitas menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara proporsional dan akuntabel.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Dari Jakarta ke Lourdes, Kontingen Indonesia Siapkan Misi Perdamaian di PMI 2027
TMMD ke-130 Tulungagung Bedah Rumah Mbah Waqilah, Nenek 95 Tahun yang Ingin Tetap Mandiri
Jelang Purna Tugas, Kolonel Edward Sitorus Tetap Mengabdi di Garis Depan Karhutla.
Prof. Dr. Tubagus Bahrudin Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Martha Tilaar di Usia 89 Tahun
PWI Turun Langsung ke Lapas Bekasi! Dari Dapur Sehat hingga Jawara Smart, Ini yang Ditemukan
Lindungi Hak Cipta Jurnalistik di Era AI, Tiga Negara Soroti Lisensi dan Kompensasi Konten Berita
Habib Syakur Ucapkan Selamat kepada Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto, Dorong RJ dan Rehabilitasi Pengguna Narkotika
10 Autogate Baru Beroperasi di Bandara Ahmad Yani, Pemeriksaan Imigrasi 25 Detik
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:20 WIB

Dari Jakarta ke Lourdes, Kontingen Indonesia Siapkan Misi Perdamaian di PMI 2027

Rabu, 14 Oktober 2026 - 16:14 WIB

TMMD ke-130 Tulungagung Bedah Rumah Mbah Waqilah, Nenek 95 Tahun yang Ingin Tetap Mandiri

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Jelang Purna Tugas, Kolonel Edward Sitorus Tetap Mengabdi di Garis Depan Karhutla.

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:12 WIB

Prof. Dr. Tubagus Bahrudin Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Martha Tilaar di Usia 89 Tahun

Rabu, 14 Oktober 2026 - 01:01 WIB

PWI Turun Langsung ke Lapas Bekasi! Dari Dapur Sehat hingga Jawara Smart, Ini yang Ditemukan

Berita Terbaru

Oplus_16908288

Peristiwa

216 Pedagang Setu Babakan Direlokasi Pemkot Jaksel

Kamis, 15 Okt 2026 - 22:43 WIB

Foto: Menko PMK Sugiono menyampaikan keterangan saat meninjau pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah di SMP Negeri 202, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).

Wali Kota Jakarta Pusat

Menko PMK Tinjau CKG di SMPN 202 Jakarta Timur, 787 Siswa Jalani Pemeriksaan

Kamis, 15 Okt 2026 - 20:29 WIB