JAKARTA – Di sela-sela pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Imam Suparno, membagikan kisah perjalanan hidupnya yang panjang, mulai dari pengalaman masa kecil saat gejolak pasca-peristiwa 1965 hingga keterlibatannya dalam dunia politik nasional.
Pria kelahiran Jember, Jawa Timur, 25 Mei 1955 itu mengaku masih berusia sangat muda ketika berbagai peristiwa yang berkaitan dengan gerakan yang kemudian dikenal sebagai G30S/PKI terjadi di sejumlah daerah, termasuk di kampung halamannya.
Menurut Imam, pada masa itu dirinya belum memahami persoalan politik yang tengah melanda Indonesia. Namun, sejumlah peristiwa yang disaksikannya secara langsung masih membekas dalam ingatannya hingga kini.
“Saya waktu itu masih kecil, belum mengerti soal politik. Yang saya ingat, menjelang malam suasana kampung menjadi sangat sepi. Rumah-rumah menutup pintu lebih awal. Kemudian pada malam hari terdengar suara tembakan-tembakan,” ujarnya saat berbincang dengan awak media, Sabtu (30/5/2026).
Ia menuturkan, rasa penasaran sebagai anak kecil membuat dirinya bersama sejumlah teman mencari tahu sumber suara tembakan yang terdengar pada malam sebelumnya.
“Keesokan harinya kami berjalan mencari arah suara tembakan itu. Saya melihat ada galian baru di pinggir gunung. Waktu itu saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya melihat ada lubang-lubang baru dan suasana yang berbeda dari biasanya,” kenangnya.
Selain itu, Imam juga mengaku pernah menyaksikan adanya korban yang tergeletak di pinggir jalan raya. Namun karena usianya yang masih sangat muda, ia belum memahami konteks dari peristiwa yang terjadi saat itu.
“Saya hanya melihat banyak orang berkumpul dan ada korban meninggal. Lama-lama semuanya dibersihkan. Sebagai anak kecil saya tidak mengerti apa yang sedang berlangsung,” katanya.
Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sekitar akhir dekade 1960-an, Imam memutuskan merantau ke Kalimantan Selatan mengikuti pamannya. Keputusan tersebut diambil karena keterbatasan ekonomi keluarga yang membuatnya sulit melanjutkan pendidikan di Jawa.
“Setelah tamat SD saya ikut paman ke Kalimantan. Di sana saya bisa melanjutkan sekolah SMP. Kondisi ekonomi keluarga saat itu memang tidak mudah,” ujarnya.
Selama berada di Kalimantan, Imam menjalani berbagai pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan. Ia mengaku pernah bekerja di sejumlah bidang, termasuk sektor asuransi, sembari terus menata masa depannya.
Perjalanan panjang tersebut, menurutnya, membentuk pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Imam menegaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi.
“Saya memandang politik sebagai panggilan pengabdian kepada negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara diberikan hak untuk berkumpul, berorganisasi, dan menyampaikan pendapat. Hak itulah yang saya gunakan,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa kedekatannya dengan dunia politik tidak lepas dari latar belakang keluarga. Ayahnya, kata Imam, merupakan tokoh yang aktif di Partai Nasional Indonesia (PNI), salah satu kekuatan politik besar pada masa awal kemerdekaan.
“Bapak saya dulu aktif di PNI. Jadi sejak kecil saya sudah mengenal dinamika politik meskipun belum terlibat langsung,” katanya.
Ketika era reformasi bergulir pada 1998, Imam melihat terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Momentum tersebut kemudian membawanya bergabung dengan PDI Perjuangan.
“Reformasi membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut membangun bangsa melalui jalur politik. Saat itu banyak partai baru bermunculan dan demokrasi berkembang lebih terbuka,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imam juga menyinggung berbagai dinamika politik yang berkembang di Indonesia saat ini, termasuk perdebatan publik terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
Ia menilai bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi.
“Sekarang zamannya informasi dan teknologi. Perubahan peradaban berlangsung sangat cepat. Masyarakat harus bisa memilah informasi secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang belum tentu benar,” katanya.
Meski demikian, Imam menegaskan pentingnya menghormati proses hukum dan mekanisme yang berlaku dalam negara demokrasi.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di ruang publik harus diselesaikan melalui jalur konstitusional dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam refleksinya, Imam juga mengajak generasi muda untuk mempelajari sejarah politik Indonesia secara utuh. Ia menilai pemahaman sejarah penting agar masyarakat dapat memahami perjalanan demokrasi nasional dari masa ke masa.
Ia menjelaskan bagaimana sistem kepartaian Indonesia mengalami berbagai perubahan, mulai dari era multipartai pada awal kemerdekaan, penyederhanaan partai pada masa Orde Baru, hingga kembali terbukanya sistem multipartai setelah reformasi.
“Sejarah harus dipahami agar kita mengerti bagaimana perjalanan bangsa ini. Dari masa ke masa selalu ada perubahan. Demokrasi berkembang sesuai zamannya,” ujarnya.
Kini, setelah melewati berbagai fase sejarah Indonesia mulai dari era pasca-1965, Orde Baru, Reformasi, hingga era digital, Imam Suparno mengaku bersyukur masih dapat berkontribusi dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.
“Saya merasa telah melewati beberapa zaman yang berbeda. Dari masa komunikasi yang sangat sederhana sampai sekarang era teknologi digital. Semua itu menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana bangsa ini terus berkembang,” pungkasnya.
Kisah Imam Suparno menjadi gambaran perjalanan seorang anak desa yang tumbuh di tengah gejolak sejarah nasional, merantau demi pendidikan dan kehidupan yang lebih baik, hingga akhirnya mengabdikan diri dalam dunia politik sebagai bagian dari upaya membangun demokrasi dan kehidupan berbangsa di Indonesia.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
