JAYAPURA – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Kahar Yelipele, M.Pd.I., menyampaikan klarifikasi akademik menyikapi kritik dan laporan Saudara Ismail Asso kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua.
Kahar menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokrasi. Namun, menurut dia, setiap tuduhan mengenai korupsi harus ditempatkan dalam koridor hukum, objektivitas, kehati-hatian, serta didukung data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai penting bagi seluruh pihak untuk membedakan antara kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan administrasi, ketidakefisienan penggunaan anggaran, dan dugaan tindak pidana korupsi.
“Tidak setiap kekeliruan dalam pelaksanaan program pemerintah secara otomatis dapat dikategorikan sebagai korupsi,” demikian pokok pandangan Kahar dalam pernyataan klarifikasinya kepada redaksi, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keuangan negara sekaligus dapat berdampak terhadap reputasi lembaga dan individu yang disebut dalam suatu laporan. Karena itu, setiap tuduhan harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak boleh berhenti pada asumsi atau kesimpulan sepihak.
Kahar mengatakan, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua, maka substansi persoalannya perlu dijelaskan secara konkret dan terukur.
Hal tersebut antara lain mencakup program atau kegiatan yang dipersoalkan, sumber anggaran, besaran anggaran, bentuk dugaan penyimpangan, pihak yang diduga bertanggung jawab, serta dokumen atau fakta yang menjadi dasar laporan.
Menurut dia, kejelasan informasi tersebut penting agar lembaga penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif.
“Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Provinsi Papua, maka seharusnya dijelaskan secara terang program atau kegiatan yang dimaksud, sumber anggarannya, nilai kerugiannya apabila ada, pihak yang diduga bertanggung jawab, serta dokumen atau fakta yang menjadi dasar dugaan tersebut,” ujarnya.
Kahar menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara dugaan dan fakta hukum. Sebuah laporan masyarakat merupakan informasi awal yang dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan. Namun, laporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang atau suatu institusi telah melakukan tindak pidana korupsi.
Karena itu, ia mengingatkan agar publik tidak mendahului proses hukum dengan memberikan vonis atau label tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pandangan Kahar, KPK memiliki mekanisme dan kewenangan sendiri dalam menerima, menelaah, serta menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak memberikan ruang kepada lembaga penegak hukum untuk bekerja secara independen dan profesional.
Menurutnya, jika laporan yang disampaikan memang memiliki dasar dan terdapat indikasi tindak pidana, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun. Sebaliknya, apabila suatu tuduhan belum didukung bukti yang memadai, publik juga perlu menghindari kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi.
Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga prinsip praduga tak bersalah sekaligus memastikan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi arena pertarungan opini.
Meski meminta agar tuduhan korupsi tidak disampaikan secara sembarangan, Kahar menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kritik maupun pengawasan terhadap pemerintah.
Sebaliknya, menurut dia, pengawasan publik merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan terhadap pemerintah harus tetap dilakukan. Namun, pengawasan tersebut hendaknya bersifat konstruktif, berbasis data, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua,” kata Kahar.
Ia berpandangan bahwa kritik yang berbasis data justru dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran. Sebaliknya, kritik yang tidak disertai dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengaburkan persoalan substantif yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
Dalam konteks tersebut, Kahar mengajak masyarakat Papua untuk mengedepankan budaya tabayyun, yakni melakukan klarifikasi dan memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan.
Kahar juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik, kepentingan tertentu, maupun persoalan personal tidak dijadikan dasar untuk memberikan tuduhan tindak pidana kepada seseorang.
Ia menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan konflik kepentingan atau motif tertentu di balik sebuah laporan, hal tersebut juga semestinya tidak disimpulkan secara sepihak. Setiap dugaan harus dibuktikan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Dengan demikian, baik pelapor maupun pihak yang dilaporkan memiliki ruang yang sama untuk mendapatkan proses yang adil.
“Jangan sampai kritik terhadap pemerintah berubah menjadi tuduhan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut justru dapat menimbulkan kegaduhan sosial, merusak kepercayaan publik, serta menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan tanpa melalui proses pembuktian yang objektif,” tegasnya.
Lebih jauh, Kahar menilai perdebatan mengenai pengelolaan keuangan daerah seharusnya ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni bagaimana anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan penegakan hukum harus berjalan secara bersamaan. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Dengan pendekatan tersebut, persoalan dugaan penyimpangan anggaran dapat diuji berdasarkan data dan mekanisme hukum, bukan berdasarkan tekanan opini publik.
Kahar juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menghukum pelaku setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan, perbaikan sistem, transparansi anggaran, pengawasan masyarakat, serta kepatuhan terhadap prosedur pemerintahan juga merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara dan daerah.
Sebagai pimpinan organisasi keagamaan di Papua, Kahar mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat dan produktif.
Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disampaikan dengan argumentasi, data, serta menghormati hukum.
Ia meminta agar semua pihak tidak terburu-buru memberikan penilaian final terhadap suatu perkara yang masih berada dalam tahap laporan, klarifikasi, pemeriksaan, atau penelaahan.
“Dugaan korupsi harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan melalui opini atau kesimpulan sepihak,” ujarnya.
Kahar menambahkan, Papua membutuhkan pengawasan publik yang kuat sekaligus kedewasaan dalam berdemokrasi. Pengawasan yang dilakukan secara objektif akan memperkuat pemerintahan, sedangkan kritik yang dibangun berdasarkan data dapat menjadi masukan untuk memperbaiki pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.
Pada akhirnya, ia berharap setiap laporan kepada lembaga negara benar-benar diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara, serta memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Kahar menegaskan bahwa apabila memang terdapat bukti dugaan tindak pidana korupsi, bukti tersebut sebaiknya disampaikan kepada lembaga penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila proses pembuktian belum menghasilkan kesimpulan hukum, semua pihak diharapkan menahan diri dari pernyataan yang dapat menghakimi pihak tertentu.
“Papua membutuhkan pengawasan yang kuat, tetapi juga membutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi,” pungkasnya.
Editor: Fahmy Nurdin
