JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/8).
Prabowo mengatakan pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut Prabowo, pengesahan regulasi tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap nilai dan martabat setiap pekerjaan sekaligus memastikan pekerja memperoleh pelindungan dalam menjalankan pekerjaannya.
“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat, dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh pelindungan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Selain perlindungan pekerja rumah tangga, Prabowo turut menyinggung kebijakan pemerintah mengenai pembagian hasil antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi.
Ia mengatakan pemerintah mendorong pembagian hasil yang lebih adil bagi para pengemudi. Berdasarkan rekomendasi pemerintah, porsi pendapatan yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen. Sementara itu, porsi untuk perusahaan aplikator ditetapkan sebesar 8 persen.
“Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali lipat, bahkan ada yang mengatakan naik tiga kali lipat,” kata Prabowo.
Prabowo menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan para pekerja memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari aktivitas yang mereka jalankan.
Pidato Kenegaraan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Kehadiran jajaran pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan dalam agenda kenegaraan itu menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah dalam mengikuti penyampaian arah kebijakan nasional, termasuk terkait penguatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja.
