100 PKK Jakpus Ikuti Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik

- Jurnalis

Rabu, 22 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, okjakarta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Suban Kesbangpol) menggelar Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam rangka kesetaraan gender, Rabu (22/5/2024).

Kasuban Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Pusat Rahmat Hidayat dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari perwakilan PKK se-Jakarta Pusat, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para ibu-ibu PKK terkait pentingnya perannya di bidang politik.



“PKK merupakan salah satu organisasi yang mempunyai kesempatan yang sama di lembaga politik, perempuan memiliki kesetaraan Gender dengan laki-laki bahwa mereka tetap memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama untuk duduk di lembaga politik,” jelasnya, di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Kecamatan Gambir.

Sementara itu, menurut Sekretaris Kota (Sekko) Administrasi Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin, kegiatan ini sebagai motivasi dan edukasi bagi kaum perempuan di Jakarta Pusat untuk dapat mengambil peran aktif dalam rangka menciptakan peluang yang positif khususnya bagi pembangunan yang ada di Jakarta Pusat.

“Berpolitik adalah hak asasi manusia sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua mempunyai hak, peluang dan kesempatan yang sama untuk terjun langsung mewujudkan cita-cita pendiri bangsa kita menciptakan Indonesia yang maju dan makmur,” katanya.

Iqbal berharap para peserta dapat kembali menyebarluaskan informasi yang didapatkan ke wilayah masing-masing. “Terutama warga yang ada di lingkungan RT-RW untuk dapat memahami dan tergerak serta termotivasi seperti moto Jakarta Pusat yaitu MASIF (Maju dan Inklusif),” harapnya.

Untuk diketahui, selama 1 hari ini para peserta mendapat pengetahuan dari para narasumber yang kompeten di antaranya, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Wa Ode Herlina, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Lili Romli  dan Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat Siti Sopiah.

Berita Terkait

Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis
Sambut HUT Jakarta ke-499, Ancol Gratiskan Tiket Masuk untuk Warga Ber-KTP Jakarta Selama Tiga Hari
Kapolsek Tambora Periksa Kendaraan Dinas dan Senjata Api Personel, Pastikan Kesiapan Operasional Tetap Optimal
Patroli Dini Hari Brimob Polda Metro Jaya Bantu Warga Sakit di Jakarta Utara, Wujud Nyata Pelayanan Humanis Kepolisian
Pelayanan Perpanjangan SIM di Satpas Daan Mogot Dapat Apresiasi, Masyarakat Rasakan Proses Cepat dan Nyaman
Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya Tuai Apresiasi, Masukan Warga Jadi Bahan Peningkatan Fasilitas
SPKT Polda Metro Jaya Perkuat Pelayanan Publik, Warga Apresiasi Proses Laporan Kehilangan yang Cepat dan Humanis
Jakarta On The Spot Serap Aspirasi Warga Tambun, Polda Metro Jaya Soroti Keamanan, Ketenagakerjaan dan Maraknya Praktik Ilegal
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:29 WIB

Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis

Kamis, 11 Juni 2026 - 23:58 WIB

Kapolsek Tambora Periksa Kendaraan Dinas dan Senjata Api Personel, Pastikan Kesiapan Operasional Tetap Optimal

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:50 WIB

Patroli Dini Hari Brimob Polda Metro Jaya Bantu Warga Sakit di Jakarta Utara, Wujud Nyata Pelayanan Humanis Kepolisian

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:21 WIB

Pelayanan Perpanjangan SIM di Satpas Daan Mogot Dapat Apresiasi, Masyarakat Rasakan Proses Cepat dan Nyaman

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:54 WIB

Pelayanan BPKB Polda Metro Jaya Tuai Apresiasi, Masukan Warga Jadi Bahan Peningkatan Fasilitas

Berita Terbaru

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai membantah pernyataan yang menyebut Kementerian HAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru dalam pembahasan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027.

Hukum & Kriminal

Menteri HAM Natalius Pigai Klarifikasi Isu Usulan Gedung Baru di DPR

Senin, 15 Jun 2026 - 12:32 WIB