Ronal Surapradja: Pemerintah Harus Pangkas Jarak dengan Rakyat di Era Digital

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Artis sekaligus politisi Ronal Surapradja menilai pemerintah harus segera beradaptasi dengan perubahan lanskap komunikasi di era digital jika ingin kembali membangun kepercayaan publik, khususnya generasi muda.

Artis sekaligus politisi Ronal Surapradja menilai pemerintah harus segera beradaptasi dengan perubahan lanskap komunikasi di era digital jika ingin kembali membangun kepercayaan publik, khususnya generasi muda.

Jakarta – Artis sekaligus politisi Ronal Surapradja menilai pemerintah harus segera beradaptasi dengan perubahan lanskap komunikasi di era digital jika ingin kembali membangun kepercayaan publik, khususnya generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Ronal saat menjadi pembicara dalam Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-5 yang digelar IKA FIKOM UNPAD, Senin (26/1), di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dulu mungkin orang nggak mau percaya sama pemerintah karena komunikasinya nggak baik. Sekarang sudah banyak pembenahan, tapi pemerintah harus mau komunikasi dua arah, memangkas jarak dengan rakyat,” ujar Ronal.

Menurutnya, mayoritas masyarakat saat ini hidup dalam ekosistem digital yang menuntut pendekatan komunikasi berbeda dari pola lama yang bersifat satu arah. Ia mengingatkan agar pejabat publik tidak terjebak pada cara komunikasi generasi sebelumnya.

Sekarang janji temu itu akrab dengan digital. Cara komunikasi harus beda. Takutnya mereka yang masih generasi baby boomer atau Gen X nggak terlalu bisa menangkap perubahan,” kata Ronal.
Ronal menegaskan, generasi muda dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi penentu arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai mempersiapkan proses transisi kepemimpinan dan pola komunikasi yang relevan.

Dalam beberapa tahun ke depan, merekalah yang menjadi penentu kebijakan. Kami yang lebih tua punya beban untuk memberikan tongkat estafet, karena mereka sudah ditunggu oleh zamannya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya masih belum sepenuhnya terbuka. Ronal menyebut demokrasi di Tanah Air masih berada dalam fase rapuh dan rentan dibatasi oleh kekuasaan.

Faktanya, demokrasi di Indonesia masih bisa disebut demokrasi semu. Negara kita masih muda secara demokrasi. Bahkan di negara demokrasi tua seperti Amerika pun masih ada persekusi,” katanya.
Ronal menilai, ketika suara minoritas bertentangan dengan mayoritas yang berkuasa, ruang demokrasi berpotensi dipersempit.

Kalau sudah bertentangan dengan suara mayoritas yang punya kekuasaan, demokrasi bisa dimatikan atau dikondisikan supaya tidak mengganggu,” ujarnya.
EBM Seri ke-5 mengusung tema “Riah-Riuh Komunikasi”, terinspirasi dari buku terbaru pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Forum ini membahas peran komunikasi publik dalam tata kelola pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta pengelolaan persepsi dan kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.

Selain Ronal Surapradja, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai keynote speaker, Hendri Satrio, Rocky Gerung, Sabrang MDP (Noe Letto), dan Maman Suherman.

Berita Terkait

Herry Dahana: Persatuan Nasional Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global dan Sukseskan Kepemimpinan Prabowo
Demo #IndonesiaMenujuBangkrut: Mahasiswa Kritik APBN, Harga BBM hingga Program Strategis Pemerintah
Dosen Pascasarjana UNIYAP Papua: Kenaikan Pertamax Harus Diimbangi Transparansi dan Penguatan Ekonomi
UU Polri Baru dan Wacana Jabatan Sipil, Dr. Mansur: Menata Arah Reformasi Kepolisian di Era Digital
Naek Pangaribuan: UU Polri Baru Jadi Tonggak Penguatan Kepolisian di Era Ancaman Siber dan AI
Wakapolri Ajak Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia
Pertamina RU VI Balongan Raih Predikat Emas dalam Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Baharkam Polri
JK dan Prabowo Bahas Investasi Energi Hijau Rp70 Triliun, Dorong Percepatan Swasembada Energi Nasional
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 14:28 WIB

Herry Dahana: Persatuan Nasional Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global dan Sukseskan Kepemimpinan Prabowo

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:00 WIB

Dosen Pascasarjana UNIYAP Papua: Kenaikan Pertamax Harus Diimbangi Transparansi dan Penguatan Ekonomi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:16 WIB

UU Polri Baru dan Wacana Jabatan Sipil, Dr. Mansur: Menata Arah Reformasi Kepolisian di Era Digital

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:20 WIB

Naek Pangaribuan: UU Polri Baru Jadi Tonggak Penguatan Kepolisian di Era Ancaman Siber dan AI

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:06 WIB

Wakapolri Ajak Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia

Berita Terbaru

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai membantah pernyataan yang menyebut Kementerian HAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru dalam pembahasan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027.

Hukum & Kriminal

Menteri HAM Natalius Pigai Klarifikasi Isu Usulan Gedung Baru di DPR

Senin, 15 Jun 2026 - 12:32 WIB