BGN Prioritaskan Program MBG di Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

- Jurnalis

Sabtu, 1 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang memiliki angka stunting tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan persoalan gizi nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang memiliki angka stunting tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan persoalan gizi nasional.

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang memiliki angka stunting tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan persoalan gizi nasional.

Pemetaan wilayah prioritas dilakukan berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang saat ini tengah disinkronkan oleh BGN agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran.

“Sebagaimana saya sampaikan kemarin terkait daerah 3T, kami menyisir berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya. Saat ini data tersebut sedang kami sinkronkan sehingga daerah yang menjadi prioritas dapat segera kami fokuskan, terutama wilayah yang memiliki angka stunting tinggi,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Sabtu (1/8).

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan fokus pelaksanaan MBG tidak hanya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga daerah lain yang memiliki prevalensi stunting tinggi berdasarkan hasil pemetaan pemerintah.

Menurut dia, selain Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sejumlah kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa juga tercatat memiliki angka stunting yang masih tinggi sehingga membutuhkan intervensi gizi secara cepat.

“3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk, ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa yang memang angka stuntingnya cukup tinggi,” ujarnya.

BGN menargetkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Melalui sinkronisasi data bersama Kementerian Kesehatan, pemerintah berharap penyaluran program dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga intervensi gizi mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Berita Terkait

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal
Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan
Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!
Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?
Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan
Yenny Wahid Nahkodai ACWO 2027–2029, Indonesia Perkuat Diplomasi Perempuan ASEAN
Tubagus Bahrudin Ucapkan Selamat kepada Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Plt. KSP 
Seluruh Penjuru Negeri Dukung Tubagus Bahrudin jadi Kandidat Wakil Presiden Gantikan Gibran 
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:01 WIB

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 November 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan

Sabtu, 7 November 2026 - 22:43 WIB

Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!

Sabtu, 7 November 2026 - 05:26 WIB

Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?

Jumat, 6 November 2026 - 07:38 WIB

Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan

Berita Terbaru

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Hukum & Kriminal

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 Nov 2026 - 07:12 WIB