JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keberhasilan tersebut dinilai membuktikan pentingnya integrasi data kependudukan sebagai fondasi penerapan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tito mengatakan integrasi data menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat lebih tepat sasaran. Menurutnya, data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat menjadi basis untuk memadankan data penerima bantuan dengan berbagai sumber data pemerintah.
“Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata,” ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan. Sementara 54,8 persen lainnya berpotensi tidak layak.
Adapun dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak menerima bantuan dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
Tito menjelaskan, proses integrasi data dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Data Dukcapil dipadankan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui kepemilikan aset tanah calon penerima bansos.
Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door.
Selain itu, data kependudukan turut diintegrasikan dengan data kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), untuk mengetahui kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.
“[Jadi] ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu … tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil,” kata Tito.
Menurutnya, integrasi data lintas kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat menghasilkan basis data penerima bansos yang lebih akurat. Dengan demikian, bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah,” ujarnya.
Tito menilai keberhasilan Banyuwangi menjadi alasan pemerintah untuk memperluas penerapan sistem serupa ke daerah lain. Ia juga telah meninjau langsung implementasi sistem e-government untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sistem integrasi data dinilai mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat, real-time, dan transparan.
“Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini,” tutur Tito.
Untuk memperluas penerapan sistem tersebut, Tito menargetkan e-government untuk program Perlinsos dapat diterapkan di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026.
Daerah yang menjadi sasaran penerapan program tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memiliki infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta memperoleh dukungan dari kepala daerah.
Pemerintah berharap integrasi data kependudukan dengan data lintas kementerian dan lembaga dapat memperkuat akurasi penerima bansos sekaligus mencegah bantuan sosial diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan.
