NEW DELHI – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun ketahanan dalam agenda pembangunan berkelanjutan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti sesi hari kedua KTT BRICS, Minggu (13/9), yang mengangkat tema “Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.”
Berbeda dengan sesi hari pertama yang diperuntukkan bagi negara anggota penuh BRICS, sesi kedua digelar secara terbuka dengan melibatkan negara Partner Countries, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya membangun keterkaitan antara kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
Menurut Indonesia, ketiga agenda tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat. Dengan demikian, berbagai hasil pembangunan yang telah dicapai dapat lebih terlindungi dari ancaman bencana dan dampak perubahan iklim.
Indonesia menilai ketahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan terhadap masyarakat, infrastruktur, sekaligus menghambat capaian pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Pengalaman Indonesia dalam menghadapi bencana di Aceh menjadi salah satu contoh dampak tersebut. Selain risiko bencana, Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi ancaman jangka panjang perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut yang berpotensi memengaruhi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.
Karena itu, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus melindungi hasil pembangunan dari berbagai risiko di masa depan.
Selain ketahanan, Indonesia mendorong agar pembangunan global berjalan secara inklusif. Berbagai agenda dan kerja sama BRICS diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan mereka yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi serta pembangunan.
Transformasi digital dan perkembangan teknologi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas manfaat pembangunan. Teknologi dapat meningkatkan akses terhadap layanan, produktivitas, konektivitas, serta membuka peluang bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan manfaat pembangunan secara optimal.
Namun, perkembangan teknologi juga perlu diarahkan secara inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan.
“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dorong Peran BRICS di Agenda Pasca-2030
Indonesia juga mendorong BRICS mulai mengambil peran dalam pembahasan agenda pembangunan global setelah 2030. Hal ini seiring semakin dekatnya batas waktu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurut Indonesia, keterlibatan BRICS diperlukan untuk memastikan perspektif dan kepentingan negara berkembang turut diperhatikan dalam penyusunan kerangka pembangunan global berikutnya.
Dengan jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan aspirasi negara berkembang sekaligus berkontribusi dalam membentuk agenda pembangunan yang lebih inklusif.
Indonesia berharap BRICS tidak hanya menjadi forum untuk membahas berbagai tantangan pembangunan, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
KTT BRICS 2026 mengusung tema Keketuaan India, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability,” yang menempatkan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global.
Dalam KTT tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Airlangga turut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
