Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pratikno menekankan percepatan tersebut harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum dan sosial agar seluruh proses berjalan cepat sekaligus tertib administrasi demi kepentingan masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Pratikno dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
Siang hari ini kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mereviu secara cepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemudian solusinya seperti apa,” kata Pratikno dalam arahannya.
Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara terkoordinasi dengan basis data yang valid dan administrasi yang tertib agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kita semuanya bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel, dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, masalah pendataan yang valid dan juga konsisten, sekaligus ruang administrasi harus dipenuhi,” ujarnya.
Menurut Pratikno, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya soal kecepatan waktu, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Semua bergerak memenuhi aspirasi masyarakat dan mencari titik tengah di tengah masalah yang ada, yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, percepatan pembangunan hunian menjadi salah satu prioritas utama, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.
Percepatan hunian dipercepat sebelum Lebaran,” ujarnya.
Melalui Satgas ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta percepatan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak dapat berjalan optimal.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pimpinan daerah terkait.
