Oleh : herman wijaya
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo Subianto menempatkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen utama kebijakan luar negeri Indonesia. Lawatan ke berbagai negara tidak hanya bertujuan memperkuat posisi geopolitik, tetapi juga menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Pemerintah menyebut sejumlah kunjungan tersebut menghasilkan komitmen investasi bernilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar komitmen tersebut masih berada pada tahap nota kesepahaman (MoU), belum sepenuhnya terealisasi dalam bentuk proyek nyata yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output ekonomi.
Fenomena ini sebenarnya lazim dalam praktik hubungan ekonomi internasional.
Diplomasi tingkat tinggi seringkali menjadi pintu masuk bagi penjajakan investasi jangka panjang, yang realisasinya dapat memakan waktu bertahun-tahun—bahkan tidak jarang batal di tengah jalan.
Kunjungan ke Jepang pada Maret 2026 menghasilkan sekitar sepuluh nota kesepahaman dengan nilai total sekitar US$22–23,6 miliar. Fokus kerja sama mencakup hilirisasi mineral, energi bersih, transportasi, manufaktur elektronik, hingga ekonomi rendah karbon. Sejumlah korporasi besar seperti Toyota, Mitsubishi, dan Panasonic disebut terlibat dalam pembicaraan kerja sama.
Meski demikian, sebagian besar komitmen masih berada pada tahap studi kelayakan dan penjajakan proyek. Jepang memang telah lama menjadi investor stabil di Indonesia, namun investasi baru yang benar-benar berasal dari kunjungan 2026 masih belum terlihat signifikan.
Lawatan ke Korea Selatan pada April 2026 menegaskan kerja sama di sektor mineral strategis, pusat data, energi terbarukan, dan teknologi digital. Kolaborasi ini sejalan dengan ambisi Indonesia menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik global berbasis nikel.
Salah satu proyek konkret yang telah berjalan adalah pembangunan kompleks petrokimia di Cilegon oleh Lotte Chemical senilai sekitar US$4 miliar. Namun proyek ini pada dasarnya telah direncanakan sebelum pemerintahan baru terbentuk.
Dengan kata lain, kerja sama baru masih membutuhkan waktu untuk mencapai tahap implementasi.
Dalam kunjungan ke Inggris, pembahasan kerja sama difokuskan pada ekonomi maritim, pendidikan tinggi, serta pembiayaan proyek strategis. Nilai komitmen disebut mencapai miliaran poundsterling, meskipun rincian proyek masih menunggu tindak lanjut teknis.
Kerja sama pendidikan dan riset umumnya memang membutuhkan proses panjang sebelum menghasilkan dampak ekonomi langsung.
Pertemuan dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, China, Rusia, serta negara-negara Timur Tengah membuka peluang kerja sama di bidang energi, teknologi, industri strategis, hingga rantai pasok global. Sebagian pembicaraan juga mencakup peluang investasi di Nusantara (IKN).
Salah satu kesepakatan yang relatif konkret adalah rencana pembentukan dana investasi bersama Indonesia–Rusia senilai sekitar €2 miliar. Namun secara keseluruhan, sebagian besar kerja sama masih dalam tahap penjajakan.
Hingga 2025, investasi di IKN Nusantara disebut telah mencapai sekitar Rp135 triliun, yang berasal dari investor domestik maupun asing.
Pemerintah juga menyiapkan sovereign wealth fund Danantara untuk memperkuat pembiayaan sektor strategis seperti hilirisasi industri, kecerdasan buatan, energi, dan infrastruktur.
Meski demikian, penting dicatat bahwa dana ini merupakan instrumen pendukung pembiayaan, bukan investasi asing langsung.
Secara garis besar, realisasi investasi yang relatif konkret meliputi: rencana dana investasi Indonesia–Rusia; proyek petrokimia Korea Selatan; investasi rutin Jepang yang memang telah berlangsung selama bertahun-tahun; dan investasi bertahap di IKN.
Sementara itu, berbagai komitmen besar dari Jepang, Amerika Serikat, China, Inggris, dan Timur Tengah sebagian besar masih berada pada tahap awal. Perbedaan antara nilai komitmen dan realisasi merupakan hal umum dalam diplomasi ekonomi global.
Mengapa Investor Masih Menunggu?
Beberapa faktor utama menjelaskan mengapa investasi belum sepenuhnya terealisasi karena ada beberapa hal.
Pertama, tentang kepastian regulasi. Investor membutuhkan kejelasan terkait pajak, aturan ekspor, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta perizinan usaha. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi kelayakan proyek.
Kedua, suku bunga tinggi, konflik geopolitik, serta fluktuasi harga energi mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang.
Ketiga, aetelah MoU ditandatangani, perusahaan masih harus menghitung profitabilitas, logistik, kebutuhan energi, serta ketersediaan tenaga kerja. Proses ini dapat berlangsung 1–3 tahun. Ketersediaan listrik, pelabuhan, dan jaringan logistik masih menjadi pertimbangan utama investor.
Patut pula diingat, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang berburu investasi. Di Asia saja, Indonesia bersaing dengan Vietnam, India, Thailand, dan Malaysia dalam menarik investasi global.
Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mencerminkan upaya aktif Indonesia memperkuat posisi dalam percaturan ekonomi global.
Nilai komitmen investasi yang dihasilkan memang besar di atas kertas. Namun hingga awal 2026, realisasi konkret masih terbatas, sementara banyak proyek masih berada dalam tahap awal perencanaan.Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan atau nilai MoU, tetapi oleh kemampuan menciptakan kepastian regulasi, proyek yang layak secara bisnis, serta iklim investasi yang kompetitif.
Pada akhirnya, investor global tetap berpegang pada prinsip rasionalitas ekonomi: keputusan menanamkan modal ditentukan oleh prospek keuntungan jangka panjang, bukan sekadar seremoni diplomatik.
