JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Menurut Airlangga, kawasan industri berperan dalam meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global.
Hal itu disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan penutup dan arahan dalam Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), yang merupakan rangkaian Business Forum dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XXV HKI di Jakarta, Jumat (31/7).
“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun yang namanya North Java Corridor. Koridor Utara Jawa itu seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan saat ini terdapat 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan mencapai sekitar 170 ribu hektare.
Kawasan-kawasan tersebut telah menjadi lokasi bagi sekitar 10.400 perusahaan manufaktur dan menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja.
Pemerintah, lanjut Airlangga, juga terus mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Indonesia Punya Peluang Tarik Investasi
Airlangga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu tujuan utama investasi global.
Menurutnya, sejumlah negara pesaing mulai menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya tenaga kerja, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan energi. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi berkualitas.
Airlangga juga mengutip hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) yang menunjukkan sekitar 70 persen perusahaan yang berinvestasi di Indonesia mencatatkan keuntungan.
“Ini menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia memiliki daya tarik investasi yang cukup kuat dibandingkan sejumlah negara lainnya,” kata Airlangga.
Dorong Kawasan Industri Adaptif Teknologi
Selain investasi dan manufaktur, pemerintah juga mendorong kawasan industri agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya transformasi digital dan kecerdasan artifisial (AI).
Perkembangan AI dinilai meningkatkan kebutuhan terhadap data berkualitas serta infrastruktur digital, termasuk pusat data atau data center.
Pemerintah telah mengantisipasi perkembangan tersebut melalui berbagai inisiatif, termasuk ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang mencakup pengembangan ekosistem digital dan AI serta diharapkan memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN.
Airlangga mengatakan meningkatnya kebutuhan data center membuka peluang investasi baru bagi Indonesia. Peluang tersebut didukung ketersediaan lahan, energi, serta potensi pengembangan energi terbarukan.
Menurutnya, pembangunan data center membutuhkan dukungan listrik, energi terbarukan, air, lahan, dan konektivitas yang memadai.
“Potensi Indonesia di sektor tersebut ke depan sangat besar sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal, termasuk melalui percepatan penguatan konektivitas kelistrikan dan penyediaan energi hijau,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Debottlenecking
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus mendorong pengembangan kawasan industri agar kegiatan industri semakin tertata dan memiliki ekosistem yang kuat.
Pemerintah juga akan memonitor berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri serta mendorong penyelesaian berbagai hambatan investasi.
“Jadi pemerintah berharap dengan adanya kawasan industri, ini tentu akan menjadi kawasan yang lebih tertata dan ekosistem akan lebih terjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan pelaku kawasan industri terus berkomitmen membawa dan merealisasikan investasi di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, dia menilai dukungan pemerintah masih diperlukan untuk menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan agar investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan.
Melalui Rakernas XXV HKI, berbagai masukan dan persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri dihimpun untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sekaligus mendorong debottlenecking kebijakan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah optimistis berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dapat diselesaikan.
“Sebagaimana pernyataan Bapak Menko, apa yang menjadi persoalan hari ini memang menjadi PR yang perlu diselesaikan, dan banyak negara juga menghadapi hal yang sama,” ujar Haryo.
“Karena itu, pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder agar dapat segera diatasi. Pemerintah tetap optimistis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” imbuhnya.




































