JAKARTA – Badan Karantina Indonesia melalui Karantina DKI Jakarta menghadirkan inovasi Quarantine of Jakarta Online Services (Q-JOS) untuk mempercepat layanan karantina sekaligus memperkuat biosekuriti di tengah tuntutan efisiensi logistik nasional.
Q-JOS merupakan sistem pelayanan publik terintegrasi berbasis digital yang mengubah proses pelayanan dari pola konvensional menjadi layanan elektronik. Sistem tersebut dirancang agar proses pelayanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses pengguna jasa.
Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu titik strategis dalam penerapan inovasi tersebut. Pelabuhan ini menyumbang sekitar 70 persen dari total arus keluar-masuk komoditas pertanian dan perikanan di Indonesia.
Karantina DKI Jakarta mencatat volume pelayanan mencapai 84.855 sertifikasi ekspor dan impor sepanjang 2024. Kondisi tersebut membuat peningkatan efisiensi layanan menjadi penting, terutama untuk menekan waktu tunggu atau dwelling time yang rata-rata masih berada di kisaran tiga hingga empat hari.
Melalui Q-JOS, proses pelayanan karantina dilengkapi sejumlah fitur digital. Salah satunya adalah pemeriksaan berbasis risiko atau risk-based inspection yang menggunakan profil risiko komoditas dan tingkat kepatuhan pengguna jasa untuk menentukan prioritas pemeriksaan.
Pelaku usaha yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat memperoleh jalur cepat atau fast track. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mempercepat arus komoditas tanpa mengurangi fungsi pengawasan karantina.
Q-JOS juga menyediakan fitur pemantauan Service Level Agreement (SLA) secara real-time. Melalui dashboard terintegrasi, petugas dan pengguna jasa dapat memantau waktu yang dibutuhkan pada setiap tahapan pelayanan sehingga potensi hambatan atau bottleneck dapat segera diidentifikasi.
Selain itu, sistem ini memungkinkan penerbitan sertifikat elektronik (e-certificate) serta pelacakan status pelayanan secara digital. Pengguna jasa dapat memantau proses layanan dari mana saja tanpa harus melakukan interaksi tatap muka untuk tahapan yang dapat diselesaikan secara daring.
Karantina DKI Jakarta juga mengembangkan interoperabilitas dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem logistik nasional. Integrasi tersebut mencakup pertukaran data dengan National Logistics Ecosystem (NLE), Bea dan Cukai, Otoritas Pelabuhan, serta operator terminal.
Integrasi antarsistem ditujukan untuk mengurangi penginputan data secara berulang dan mencegah proses verifikasi yang tidak diperlukan.
Digitalisasi melalui Q-JOS diproyeksikan mampu mengurangi biaya konsultasi dan transportasi pengguna jasa hingga 100 persen untuk tahapan pelayanan yang sepenuhnya dapat dilakukan secara daring.
Percepatan penerbitan dokumen juga ditargetkan memberikan dampak terhadap kegiatan ekspor. Untuk komoditas tertentu, khususnya produk segar atau perishable, percepatan layanan dinilai penting untuk menjaga mutu komoditas dan memastikan pengiriman berlangsung tepat waktu.
Karantina DKI Jakarta memperkirakan percepatan tersebut dapat mendorong pendapatan ekspor sekitar 5–15 persen per komoditas.
Di sisi lain, penerapan Q-JOS tidak hanya berorientasi pada kecepatan layanan. Sistem tersebut juga dirancang untuk memperkuat integritas dan pengawasan biosekuriti.
Teknologi digital menyediakan audit trail serta dokumentasi tindakan karantina secara elektronik. Pencatatan mencakup waktu pelaksanaan dan ordinat lokasi yang diperoleh secara langsung melalui kamera (direct camera).
Laboratorium karantina turut dioptimalkan sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau early warning system yang terintegrasi dengan proses pelayanan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan deteksi terhadap ancaman hama dan penyakit terhadap sumber daya alam hayati.
Mengusung tagline “Biosecurity Kuat, Arus Barang Lancar”, Q-JOS menjadi bagian dari transformasi pelayanan Karantina DKI Jakarta menuju birokrasi digital yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kinerja.
Karantina DKI Jakarta menegaskan bahwa penguatan biosekuriti dan kelancaran arus logistik dapat berjalan secara beriringan melalui pemanfaatan teknologi, integrasi data, serta penerapan pelayanan berbasis risiko.
