JAKARTA — Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) membuka langkah baru untuk memperkuat pembinaan mental dan pelayanan keagamaan bagi prajurit serta keluarga yang beragama Katolik.
Upaya itu dibahas dalam audiensi Kepala Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) Marsma TNI Jaeetul Muchlis, M.Ag., bersama jajaran dengan Ketua KWI Mgr. Antonius Subiyanto Bunyamin, OSC, di Kantor KWI, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi. Kedua pihak mulai membicarakan roadmap kerja sama menuju nota kesepahaman (MoU) antara TNI AU dan Gereja Katolik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan jumlah imam yang memberikan pelayanan pastoral secara berkelanjutan di lingkungan TNI AU.
Kadisbintalau Jaeetul mengatakan komunikasi dengan KWI merupakan bagian dari upaya TNI AU membangun sinergi dengan berbagai lembaga keagamaan.
“Kami datang selain untuk menjalin komunikasi, juga ingin membangun kerja sama ke depan. KWI merupakan wadah Gereja Katolik di Indonesia, sehingga kami berharap berbagai kebutuhan pembinaan prajurit dan keluarga Katolik dapat dikoordinasikan melalui jalur yang tepat,” ujar Jaeetul.
Menurut Jaeetul, pembinaan mental memiliki peran penting dalam membentuk karakter prajurit. Karena itu, rumah ibadah di lingkungan TNI AU diharapkan tidak berhenti sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat moral, solidaritas sosial dan moderasi beragama.
Ia menekankan bahwa kehidupan keberagamaan prajurit harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
KWI Siapkan Jejaring Keuskupan
Ketua KWI Mgr. Antonius Subiyanto Bunyamin menyambut positif rencana kerja sama tersebut.
Ia menilai TNI AU memiliki perhatian yang kuat terhadap kehidupan beragama prajurit dan menunjukkan praktik moderasi beragama dalam pelaksanaan tugas.
“Kami melihat Angkatan Udara berada di jalur terdepan dalam moderasi agama. Kami merasakannya di keuskupan-keuskupan, dengan adanya personel TNI AU yang mengedepankan kualitas dan profesionalitas sebagai anggota TNI, bukan semata-mata soal agama,” kata Antonius.
Antonius menjelaskan KWI merupakan wadah musyawarah dan kebersamaan para uskup, bukan lembaga dengan sistem komando. Saat ini terdapat 39 keuskupan di Indonesia.
Karena itu, KWI dinilai dapat berperan sebagai penghubung untuk memperkuat koordinasi pelayanan pastoral di berbagai daerah.
Jejaring tersebut menjadi penting karena prajurit TNI AU ditempatkan di berbagai wilayah dengan kondisi pelayanan keagamaan yang berbeda-beda.
KWI menyatakan kesiapan untuk memperkuat komunikasi dengan keuskupan-keuskupan setempat agar kebutuhan pelayanan rohani prajurit dan keluarga Katolik dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.
Dorong Kehadiran Imam
Perwakilan Ordinariat Militer Indonesia (OCI), Rm. Yos Bintoro, Pr., mengatakan keberadaan imam menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pembinaan rohani prajurit.
Menurut dia, kebutuhan tersebut antara lain terlihat di sejumlah pusat pendidikan dan satuan strategis TNI AU, termasuk di Yogyakarta dan Bandung.
“Secara simbolik maupun historis, pelayanan pembinaan mental di lingkungan TNI juga dimulai dengan kehadiran seorang imam. Karena itu, kami berharap ke depan ada imam yang dapat masuk dalam struktur organik sehingga pelayanan dan pembinaan dapat berlangsung secara berkesinambungan,” ujar Yos.
Ia mengatakan pelayanan pastoral bagi personel TNI dan Polri selama ini telah dikembangkan di berbagai wilayah melalui koordinasi dengan para uskup setempat.
Jaringan pelayanan itu mencakup sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Timur hingga Jawa.
Tak Sekadar MoU
Jaeetul berharap seluruh kegiatan pelayanan rohani Katolik yang melibatkan prajurit TNI dapat dikomunikasikan dengan Disbintalau. Dengan begitu, kegiatan tersebut dapat terintegrasi dengan program pembinaan mental TNI AU.
Ia menilai keterbatasan personel maupun anggaran tidak semestinya menjadi hambatan dalam memberikan pembinaan kepada prajurit dan keluarga.
“Yang kita kerjakan adalah objek yang sama, yaitu umat. Kita ingin bergandengan tangan dalam moderasi beragama agar ekspresi keberagamaan tidak menjadi sumber persoalan, tetapi justru memperkuat persatuan,” tegasnya.
Antonius mengatakan KWI terbuka untuk mendukung kerja sama tersebut. Menurut dia, jaringan pembinaan mental TNI di sejumlah keuskupan sebenarnya sudah tersedia sehingga kerja sama tidak harus diawali dengan membangun struktur baru.
“Kami menyediakan diri untuk bekerja sama. Mudah-mudahan di semua keuskupan ada pelayanan seperti ini dan ke depan dapat dilakukan pertemuan nasional para pembina pastoral bagi prajurit,” kata Antonius.
Audiensi kemudian ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan komunikasi dan menyusun langkah konkret menuju MoU.
Kedua pihak berharap kerja sama tersebut nantinya tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan menjadi dasar penguatan pelayanan rohani, pembinaan mental, moderasi beragama dan pengabdian prajurit serta keluarga TNI AU kepada bangsa dan negara.
(Helmi AR)
