Nadiem Makarim Klaim 81 Persen Laptop Chromebook Digunakan Sekolah, di Tengah Sorotan Kasus Dugaan Korupsi

- Jurnalis

Kamis, 12 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6/2025) (Dok-Istimewa)

Foto: Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6/2025) (Dok-Istimewa)

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, membela program digitalisasi pendidikan yang kini tengah disorot Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Dalam siniar YouTube bersama Deddy Corbuzier yang tayang pada Rabu (11/6), Nadiem memaparkan bahwa sebanyak 81 persen dari total 77 ribu sekolah penerima laptop Chromebook telah menggunakannya untuk pembelajaran. Temuan itu, kata dia, diperoleh dari sensus langsung yang dilakukan kementeriannya pada 2023.

“Kita bukan sampling, kita melakukan sensus. Dari seluruh sekolah yang menerima, 81 persen merespon bahwa mereka menggunakan untuk pembelajaran,” ujar Nadiem.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa 97 persen dari pengadaan laptop tersebut telah sampai dan dinyalakan di sekolah, menandakan hampir seluruh unit yang direncanakan telah terdistribusi dan difungsikan.

Nadiem juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah penerima telah difasilitasi dengan koneksi internet. Bila masih ditemukan sekolah tanpa akses internet, ia menyebut pemerintah melakukan penyesuaian dengan menambah fasilitas infrastruktur secara bertahap.

“Kami juga melakukan renovasi sekolah, dan ini dilakukan berkala setelah pengadaan,” tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah gencarnya penyidikan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan. Penyidik telah menggeledah apartemen yang diduga milik mantan staf khusus Mendikbudristek, dalam rangka mengusut dugaan adanya pemufakatan jahat yang mengarahkan proses pengadaan alat tulis kantor berkedok teknologi pendidikan.

Meski begitu, hingga kini Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, indikasi adanya pengkondisian oleh sejumlah pihak untuk mengarahkan keputusan tim teknis menjadi sorotan serius publik dan penegak hukum.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Herry Dahana: Persatuan Nasional Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global dan Sukseskan Kepemimpinan Prabowo
Demo #IndonesiaMenujuBangkrut: Mahasiswa Kritik APBN, Harga BBM hingga Program Strategis Pemerintah
Dosen Pascasarjana UNIYAP Papua: Kenaikan Pertamax Harus Diimbangi Transparansi dan Penguatan Ekonomi
UU Polri Baru dan Wacana Jabatan Sipil, Dr. Mansur: Menata Arah Reformasi Kepolisian di Era Digital
Naek Pangaribuan: UU Polri Baru Jadi Tonggak Penguatan Kepolisian di Era Ancaman Siber dan AI
Wakapolri Ajak Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia
Pertamina RU VI Balongan Raih Predikat Emas dalam Audit Resertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Baharkam Polri
JK dan Prabowo Bahas Investasi Energi Hijau Rp70 Triliun, Dorong Percepatan Swasembada Energi Nasional
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 14:28 WIB

Herry Dahana: Persatuan Nasional Jadi Kunci Hadapi Tantangan Global dan Sukseskan Kepemimpinan Prabowo

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:00 WIB

Dosen Pascasarjana UNIYAP Papua: Kenaikan Pertamax Harus Diimbangi Transparansi dan Penguatan Ekonomi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:16 WIB

UU Polri Baru dan Wacana Jabatan Sipil, Dr. Mansur: Menata Arah Reformasi Kepolisian di Era Digital

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:20 WIB

Naek Pangaribuan: UU Polri Baru Jadi Tonggak Penguatan Kepolisian di Era Ancaman Siber dan AI

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:06 WIB

Wakapolri Ajak Nobar Gratis Piala Dunia 2026 Serentak di Seluruh Indonesia

Berita Terbaru

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai membantah pernyataan yang menyebut Kementerian HAM mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru dalam pembahasan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027.

Hukum & Kriminal

Menteri HAM Natalius Pigai Klarifikasi Isu Usulan Gedung Baru di DPR

Senin, 15 Jun 2026 - 12:32 WIB