JAKARTA – Sekretaris Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Karel Lilai Helnia, menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Kabupaten MBD, saat ditemui di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang digelar di Hotel Santika, Jakarta Barat, pada 22–24 Juli 2025.
Karel menyatakan bahwa dirinya dan rombongan dari MBD hadir di acara tersebut atas undangan langsung dari DPP PKB. Ia menekankan pentingnya kehadiran perwakilan daerah perbatasan seperti MBD dalam forum-forum nasional, meskipun akses menuju Jakarta sangat sulit.
“Oh ya, kebetulan kami di sini diundang oleh DPP, agendanya Bimtek DPRD sekaligus Harlah. Kami dari Maluku Barat Daya, daerah penjaga NKRI, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Perjalanan ke sini sangat sulit, tapi undangan DPP harus kami hadiri,” ujar Karel, Selasa (22/7).
Ia menyoroti berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat MBD, terutama transportasi dan distribusi pangan. Menurutnya, keterbatasan transportasi menyebabkan berbagai dampak lanjutan, termasuk keterlambatan distribusi kebutuhan pokok.
“Transportasi itu persoalan utama. Pesawat ke sana hanya satu, jadi tiket harus dipesan jauh-jauh hari. Kalau lewat laut, dari sana ke ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga tujuh hari,” jelasnya.
Ia juga membeberkan bahwa untuk menuju ibu kota kabupaten saja, warga dari wilayah perbatasan seperti Pulau Marsela dan Luang perlu menempuh perjalanan minimal dua hari. Jika menggunakan kapal cepat, waktu tempuhnya tetap memakan sekitar 12 jam.
Selain itu, Karel menyinggung soal tidak meratanya manfaat program-program nasional yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkendala akibat keterbatasan kebutuhan Pokok penunjang untuk menjalankan program MBG, karena faktor utamanya terkendala kurangnya alat transportasi yang masuk ke daerah tersebut.
Ia menyebutkan bahwa dari 117 desa dan satu kelurahan di MBD, program bantuan MBG hanya dirasakan oleh warga di ibu kota kabupaten saja.
“Program bantuan MBG hanya berjalan di ibu kota kabupaten. Di luar itu tidak tersentuh. Persoalan pangan sangat berat. Telur, ayam, sayuran sering habis. Kalau ikan memang banyak, tapi beras juga sering kosong,” ungkapnya.
Karel juga mengungkapkan harapan besar kepada DPP PKB dan anggota DPR RI dari Fraksi PKB agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat di daerah perbatasan tersebut. Ia menyebutkan bahwa meski beberapa menteri telah berkunjung ke wilayah MBD, dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat secara konkret.
“Kami harap PKB bisa bantu perjuangkan ini. Masyarakat kami sudah lama ingin merasakan dampak positif dari kunjungan para pejabat. Termasuk saat Pak Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan dulu, beliau sudah pernah turun ke sana. Kami harap sebagai Presiden, beliau bisa kembali datang dan mewujudkan janjinya menjadikan MBD sebagai kawasan pertahanan negara,” pungkasnya.
Penulis : Fahmy Nurdin
Editor : Fahmy Nurdin
