Ketua PWNU Papua Pegunungan Serukan Percepatan Persiapan Muktamar ke-35 NU dan Penertiban Administrasi

- Jurnalis

Selasa, 28 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I. (Dok-Okj/fn)

Foto: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I. (Dok-Okj/fn)

JAKARTA – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I., menegaskan pentingnya percepatan kesiapan administratif dan konsolidasi organisasi menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan para ketua PWNU se-Indonesia di Gedung PBNU, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi para pimpinan wilayah NU untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membahas berbagai isu krusial terkait kesiapan muktamar sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasi NU.

Abdul Qahar menyampaikan apresiasi kepada PWNU DKI Jakarta yang berperan sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator pertemuan. Menurutnya, forum ini mencerminkan semangat kebersamaan dan komitmen seluruh pengurus wilayah dalam menjaga soliditas organisasi.

“Pertemuan ini murni untuk silaturahmi, diskusi, dan musyawarah. Tidak ada kepentingan lain di luar fokus utama, yakni memastikan Muktamar ke-35 NU berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, isu utama yang mengemuka adalah masih adanya hambatan administratif, khususnya terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan di sejumlah wilayah dan cabang. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran proses muktamar jika tidak segera diselesaikan.

Abdul Qahar mengungkapkan bahwa mayoritas PWNU menyuarakan hal serupa, yakni perlunya percepatan penerbitan SK oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Banyak cabang yang SK-nya belum terbit. Ini menjadi perhatian serius karena administrasi adalah fondasi utama dalam pelaksanaan muktamar. Kami berharap PBNU segera menuntaskan hal ini agar tidak menjadi hambatan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, jajaran Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PBNU menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi internal, termasuk dengan Rais Aam.

Selain persoalan teknis, Abdul Qahar juga menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan dalam muktamar mendatang. Ia mengingatkan agar proses pemilihan Ketua Umum PBNU tidak sekadar menjadi formalitas pergantian kepengurusan.

Menurutnya, NU membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan, tetapi juga integritas, kapabilitas, serta kemampuan mengakomodasi aspirasi dari seluruh wilayah.

“Pemimpin NU ke depan harus mampu membawa organisasi ini lebih maju, responsif terhadap dinamika daerah, dan tetap menjaga nilai-nilai keulamaan. Ini penting karena NU adalah organisasi besar dengan jangkauan nasional bahkan internasional,” katanya.

Ia mengibaratkan NU sebagai “layar besar” yang menjadi rujukan masyarakat luas, sehingga arah kepemimpinan akan sangat menentukan kualitas kontribusi organisasi terhadap bangsa.

Abdul Qahar juga menegaskan bahwa pertemuan para ketua PWNU tidak memiliki muatan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu. Seluruh pembahasan, kata dia, difokuskan pada kesiapan teknis dan substansi muktamar.

“Forum ini tidak ada kepentingan lain. Murni untuk memastikan kesiapan organisasi, termasuk panitia yang telah dibentuk PBNU agar dapat menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi,” ujarnya.

Ia berharap, dengan adanya konsolidasi ini, pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dapat berjalan sesuai harapan seluruh warga Nahdliyin, yakni tertib, sukses, dan menghasilkan keputusan strategis bagi kemajuan organisasi.

Di sela pernyataannya, Abdul Qahar turut menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi di wilayah Bekasi Timur.

“Atas nama pengurus Nahdlatul Ulama Papua Pegunungan, kami menyampaikan duka cita mendalam. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Qahar menyampaikan optimisme terhadap masa depan NU. Ia menilai bahwa organisasi ini telah berjalan dengan baik, namun tetap membutuhkan pembenahan dan penguatan di berbagai aspek.

“Muktamar ini menjadi momentum penting untuk membawa NU ke arah yang lebih baik. Kita ingin NU ke depan semakin kuat, tertib, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Sertifikat Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Agunan KUR, Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun Dorong Inovasi Nasional
Mendagri Tito: Integritas Kepala Daerah Jadi Kunci Cegah Korupsi
Harta Dimyati Natakusumah Naik Rp4 Miliar dalam 4 Tahun, Publik Soroti Transparansi LHKPN
Habib Syakur: Jokowi Tengah Siapkan Gibran Menuju Pilpres 2029, Prabowo Diminta Waspada
KPBI Serahkan Usulan RUU Perlindungan Pekerja Perfilman ke DPR RI, Dorong Kepastian Hukum dan Reformasi Ketenagakerjaan Industri Kreatif
Oknum Anggota Polres Jayapura Diduga Rusak Ponsel Jurnalis Saat Liputan Aksi Damai, Kapolres Minta Maaf dan Janji Evaluasi
PWNU Kalimantan Utara Nyatakan Dukungan Penuh kepada Rais ‘Aam K.H. Miftachul Akhyar Jelang Muktamar Ke-35 NU
Mendagri Targetkan E-Government Perlinsos Diterapkan di 143 Daerah
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 20:10 WIB

Sertifikat Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Agunan KUR, Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun Dorong Inovasi Nasional

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:58 WIB

Mendagri Tito: Integritas Kepala Daerah Jadi Kunci Cegah Korupsi

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:33 WIB

Harta Dimyati Natakusumah Naik Rp4 Miliar dalam 4 Tahun, Publik Soroti Transparansi LHKPN

Selasa, 4 Agustus 2026 - 17:57 WIB

Habib Syakur: Jokowi Tengah Siapkan Gibran Menuju Pilpres 2029, Prabowo Diminta Waspada

Selasa, 4 Agustus 2026 - 15:53 WIB

KPBI Serahkan Usulan RUU Perlindungan Pekerja Perfilman ke DPR RI, Dorong Kepastian Hukum dan Reformasi Ketenagakerjaan Industri Kreatif

Berita Terbaru