Ketua Umum TP Sriwijaya Bpk.Dr. H.Sudirman D.Hury.Soroti Kerusakan Jalan di Lampung, Dampak Langsung pada Pendidikan Anak-Anak

- Jurnalis

Kamis, 11 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Ketua Umum TP Sriwijaya, Dr. H. Sudirman D. Hury, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi jalan-jalan di daerah kelahirannya, Lampung, yang saat ini banyak mengalami kerusakan parah dan berlubang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi dan mobilitas, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap akses pendidikan anak-anak di berbagai wilayah.

Sudirman mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di sejumlah kabupaten Lampung sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Banyak anak sekolah terpaksa berjalan kaki dalam waktu lama, melewati jalan berlumpur, terjal, dan licin, bahkan ada yang harus menyeberangi sungai dengan alat seadanya untuk bisa sampai di sekolah.

Saya sangat miris melihat kondisi Lampung saat ini. Jalan-jalan yang rusak dan berlubang tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga secara langsung menghambat pendidikan anak-anak. Ini menyangkut masa depan mereka,” tegas Sudirman.

Ia menambahkan bahwa Lampung bukan daerah yang kekurangan potensi, melainkan kekurangan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak rakyat. Sudirman menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah segera memberikan perhatian, bukan hanya ketika masalah tersebut menjadi viral di media sosial.

Presiden Prabowo Instruksikan Pemerintah, TNI–Polri, dan Akademisi Turun ke Lapangan Perbaiki Akses Pendidikan

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pejabat negara, termasuk para menteri, pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa teknik, hingga TNI dan Polri, untuk turun langsung membantu memperbaiki infrastruktur yang menghambat akses pendidikan anak-anak pedalaman.

Instruksi ini dikeluarkan setelah Presiden menerima laporan terkait banyaknya daerah yang akses jalannya rusak parah, termasuk di Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan anak harus mempertaruhkan keselamatan demi menempuh pendidikan.

Anak-anak kita tidak boleh terus-menerus masuk sungai, basah berangkat dan pulang sekolah. Kita harus turun tangan. Saya minta seluruh menteri, mahasiswa teknik, dan seluruh unsur TNI–Polri membantu memperbaiki jembatan dan jalan desa. Selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Satgas Darurat Infrastruktur Pendidikan Dibentuk

Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan Satgas Darurat Infrastruktur Pendidikan yang melibatkan:

Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dikti untuk menerjunkan mahasiswa teknik ke desa-desa,

TNI AD melalui Batalyon Zeni dan kompi konstruksi untuk membantu pembangunan jembatan dan perbaikan jalan,

Polri untuk menjaga keamanan pengerjaan dan wilayah terdampak.

Presiden menekankan bahwa persoalan infrastruktur dasar bukan soal estetika, melainkan menyangkut keselamatan, ekonomi, dan masa depan generasi muda.

Laporan Lapangan: Akses Rusak, Viral Dulu Baru Diperhatikan

Sejumlah jurnalis dan pemerhati daerah melaporkan bahwa beberapa wilayah di Lampung terkesan baru diperhatikan pemerintah setelah video dan keluhan warga viral di media sosial. Di antaranya:

1. Way Kanan – Jalan kampung rusak berat seperti lintasan off-road.

2. Lampung Tengah – Jalur ekonomi vital dipenuhi lubang besar.

3. Pesawaran – Anak-anak berjalan kaki berjam-jam melewati jalan licin.

4. Pesisir Barat – Akses menuju Pantai Tanjung Setia rusak parah meski kawasan wisata internasional.

5. Lampung Barat – Akses Puskesmas dan sekolah sangat terbatas, harga BBM mencapai Rp11.000 per liter.

Di beberapa titik, bahkan dilaporkan terdapat anak-anak yang harus menyeberangi sungai dengan rakit sederhana karena ketiadaan jembatan, dengan biaya penyeberangan mencapai Rp300.000.

Presiden Prabowo: Negara Tidak Boleh Menunggu Viral

Sebagai penutup arahannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebelum keadaan memburuk.

Kita tidak boleh menunggu viral baru bergerak. Akses pendidikan adalah tanggung jawab negara. Kita harus jawab ini sekarang,” seru Presiden.

Dengan adanya instruksi ini, diharapkan berbagai pihak segera bergerak cepat untuk memperbaiki akses desa, membuka isolasi wilayah, dan memastikan seluruh anak bangsa dapat mengejar pendidikan secara layak dan aman.

Berita Terkait

Sertifikat Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Agunan KUR, Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun Dorong Inovasi Nasional
Mendagri Tito: Integritas Kepala Daerah Jadi Kunci Cegah Korupsi
Harta Dimyati Natakusumah Naik Rp4 Miliar dalam 4 Tahun, Publik Soroti Transparansi LHKPN
Habib Syakur: Jokowi Tengah Siapkan Gibran Menuju Pilpres 2029, Prabowo Diminta Waspada
KPBI Serahkan Usulan RUU Perlindungan Pekerja Perfilman ke DPR RI, Dorong Kepastian Hukum dan Reformasi Ketenagakerjaan Industri Kreatif
Oknum Anggota Polres Jayapura Diduga Rusak Ponsel Jurnalis Saat Liputan Aksi Damai, Kapolres Minta Maaf dan Janji Evaluasi
PWNU Kalimantan Utara Nyatakan Dukungan Penuh kepada Rais ‘Aam K.H. Miftachul Akhyar Jelang Muktamar Ke-35 NU
Mendagri Targetkan E-Government Perlinsos Diterapkan di 143 Daerah
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 20:10 WIB

Sertifikat Kekayaan Intelektual Kini Bisa Jadi Agunan KUR, Pemerintah Siapkan Rp10 Triliun Dorong Inovasi Nasional

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:58 WIB

Mendagri Tito: Integritas Kepala Daerah Jadi Kunci Cegah Korupsi

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:33 WIB

Harta Dimyati Natakusumah Naik Rp4 Miliar dalam 4 Tahun, Publik Soroti Transparansi LHKPN

Selasa, 4 Agustus 2026 - 17:57 WIB

Habib Syakur: Jokowi Tengah Siapkan Gibran Menuju Pilpres 2029, Prabowo Diminta Waspada

Selasa, 4 Agustus 2026 - 15:53 WIB

KPBI Serahkan Usulan RUU Perlindungan Pekerja Perfilman ke DPR RI, Dorong Kepastian Hukum dan Reformasi Ketenagakerjaan Industri Kreatif

Berita Terbaru