Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025, rencana kerja 2026, serta penguatan penulisan sejarah nasional dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).
Fadli menyampaikan realisasi anggaran Kementerian Kebudayaan per 15 Januari 2026 telah mencapai 96,85 persen dari total pagu Rp2,58 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp69,69 miliar atau 121,09 persen dari target.
Capaian ini menunjukkan upaya kami menjaga efektivitas belanja agar berdampak langsung pada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan,” ujar Fadli dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian.
Fadli juga mengungkapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional 2024 berada di angka 59,98. Menurutnya, IPK menjadi indikator penting dalam membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan.
Sepanjang 2025, Kementerian Kebudayaan mencatat sejumlah capaian strategis, di antaranya penetapan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI) sehingga total menjadi 2.727, serta penetapan 85 Cagar Budaya Nasional dengan total mencapai 313 cagar budaya.
Potensi cagar budaya kita sangat besar. Jangan sampai kekayaan budaya tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administratif. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama pusat dan daerah,” tegasnya.
Dalam bidang penulisan sejarah, Fadli menyampaikan kementeriannya telah menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman serta menyelesaikan penulisan Buku Sejarah Indonesia yang melibatkan 123 penulis dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga. Buku tersebut terdiri dari 10 jilid utama dan satu jilid fakta aneka, dengan total hampir 8.000 halaman, dan diluncurkan pada Desember 2025.
Pada 2026, Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan lanjutan sejarah periode 1945–1950 serta pendalaman sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, sekaligus mendorong digitalisasi buku-buku sejarah lokal.
Selain itu, Fadli memaparkan penguatan diplomasi budaya melalui pengusulan warisan budaya ke UNESCO, pengaktifan Rumah Budaya Indonesia di luar negeri, hingga keberhasilan repatriasi fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat.
Sementara di sektor pengembangan kebudayaan, kementerian mencatat jumlah penonton film Indonesia sepanjang 2025 mencapai lebih dari 80 juta, serta penguatan ekosistem budaya kreatif di bidang musik, sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa.
Sejumlah fraksi di Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Kebudayaan. Fraksi Partai Demokrat menilai realisasi anggaran yang tinggi dan peningkatan jumlah Cagar Budaya Nasional sebagai capaian positif, sementara Fraksi PAN mendorong agar penulisan sejarah ke depan lebih memberi ruang bagi sejarah daerah dan kerajaan lokal di luar Pulau Jawa.
Menutup rapat kerja, Fadli menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan DPR dan memperkuat koordinasi lintas sektor. “Kami berharap dukungan Komisi X agar target pemajuan kebudayaan di berbagai bidang dapat terus berjalan,” pungkasnya.
