JAKARTA – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat pemerintahan, Jumat (12/6/2026). Aksi yang mengusung tema #IndonesiaMenujuBangkrut tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang mencerminkan kegelisahan mereka terhadap kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta arah kebijakan nasional. Massa aksi menilai pemerintah perlu lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan dalam aksi, mahasiswa mengajukan lima tuntutan pokok kepada pemerintah.
Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Menurut mereka, setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga sejumlah komoditas dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang daya belinya terus tertekan akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Ketiga, massa aksi meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka berpendapat bahwa kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait efektivitas, prioritas anggaran, serta dampaknya terhadap kondisi fiskal negara.
Keempat, mahasiswa menolak apa yang mereka sebut sebagai meningkatnya praktik militerisme di ranah sipil. Mereka menilai prinsip demokrasi harus tetap dijaga dengan memastikan adanya batas yang jelas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil.
Kelima, massa aksi mendesak pemerintah untuk mengakui berbagai kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta berhenti menghindari kritik publik. Menurut mereka, keterbukaan dan evaluasi diri merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di tengah meningkatnya diskursus publik mengenai kondisi ekonomi nasional, efektivitas belanja negara, serta berbagai program strategis pemerintah. Para peserta aksi menegaskan bahwa demonstrasi dilakukan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam sejumlah orasi, mahasiswa menyampaikan bahwa kritik yang mereka suarakan bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan upaya untuk mendorong perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya aksi secara profesional dan humanis. Aparat kepolisian disiagakan untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
Menurutnya, kehadiran aparat keamanan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memberikan pelayanan dan perlindungan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman.
“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” ujar Budi.
Selain melakukan pengamanan terhadap peserta aksi, kepolisian juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi dinamika yang mungkin muncul selama demonstrasi berlangsung.
Polda Metro Jaya memetakan sejumlah potensi gangguan, mulai dari kepadatan arus lalu lintas, konvoi kendaraan peserta aksi, kemungkinan penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Kepolisian menilai langkah antisipasi tersebut penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan hak masyarakat lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Terkait pengaturan lalu lintas, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa rekayasa arus kendaraan akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi kemacetan sekaligus menjaga keselamatan peserta aksi dan pengguna jalan.
Petugas lalu lintas disiagakan di sejumlah titik strategis guna memantau pergerakan massa dan kendaraan. Apabila terjadi kepadatan signifikan, pengalihan arus akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat.
“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” kata Budi.
Menjelang dan selama berlangsungnya aksi, kepolisian juga mengimbau seluruh peserta demonstrasi agar tetap mematuhi ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain dan menjaga fasilitas publik.
“Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Budi.
Aksi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta tersebut kembali menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih menjadi arena bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap kebijakan negara. Di sisi lain, pemerintah dan aparat keamanan dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap berjalan beriringan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
Terlepas dari beragam pandangan mengenai tuntutan yang disampaikan, aksi tersebut mencerminkan adanya harapan dari kalangan mahasiswa agar pemerintah lebih terbuka terhadap kritik, meningkatkan akuntabilitas kebijakan, serta memperkuat dialog dengan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan nasional di masa mendatang.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
