JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kenaikan muka air laut tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, ancaman tersebut telah berkembang menjadi isu kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir dan masa depan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan AHY saat memberikan pidato kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (14/7).
“Kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, melainkan masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang,” kata AHY.
AHY menilai pembangunan infrastruktur harus diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar mengejar jumlah proyek yang dibangun. Karena itu, aspek ketahanan dan keberlanjutan infrastruktur menjadi indikator penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ke depan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang berdiri, tetapi juga sejauh mana infrastruktur tersebut mampu bertahan dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, Indonesia disebut memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kenaikan muka air laut. AHY mengatakan sebanyak 37 dari 38 provinsi memiliki wilayah pesisir yang berpotensi terdampak, mulai dari permukiman, kawasan industri, sentra pangan, infrastruktur dasar, hingga ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ia juga menyoroti ancaman ganda yang dihadapi Indonesia, yakni kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence). Kondisi tersebut, kata AHY, telah terjadi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak akibat pengambilan air tanah secara berlebihan serta tingginya beban pembangunan perkotaan.
“Ketika muka air laut terus naik dan pada saat yang sama permukaan tanah terus menurun, ancamannya menjadi berlipat. Infrastruktur dapat rusak, jalan dan jalur logistik dapat terendam, sekolah serta fasilitas kesehatan bisa terganggu, dan sumber air bersih dapat terkontaminasi,” ujarnya.
AHY menekankan perlunya perencanaan pembangunan yang adaptif dan kolaboratif agar Indonesia mampu menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dalam jangka panjang.
Dalam kegiatan tersebut, AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra, serta Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Khoirul.
