Jakarta, okjakarta.com – Agar film kita maju, cara mengatasinya itu bukan hanya memperbaiki sepenggal-sepenggal. Tapi secara menyeluruh. Diperlukan strategi kebudayaan yang utuh. Negara-negara lain bahkan sudah melakukan soft diplomasi, melakukan penetrasi itu melalui berbagai cara, antara lain melalui film-film, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan atau China.
“Kita sering nonton, Dracin (Drama China), Drakor (Drama Korea). Semuanya disukai di Indonesia. Padahal dracin itu ceritanya absurd-absurd. Tapi kita suka, karena kita sudah bosan dengan yang formal-formal,” kata Ketua Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji.
Sarmuji menyampaikan hal itu ketika menerima Pengurus DPP Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Pimpinan aktor senior Soultan Saladin, di Ruang Rapat Fraksi Golkar, di Gedung Parlemen, Rabu (23/9) siang.
Dalam kesempatan itu Soultan Saladin didampingi oleh Ketua Umum YARFI Evry Joe, Ketua Bidang Rohani PARFI Ustad Reza Zulkifli, Wasekjen PARFI Dwi Ari, dan Adit dari Sekretariat PARFI. Sedangkan Muhammad Sarmuji didampingi oleh Sekretaris Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih, Menteri BP2MI Mukhtarudin, dan beberapa anggota Partai Golkar lainnya.
Sarmuji menambahkan, muatan film-film Dracin atau Drakor tidak terlalu bermutu sebagai tontonan. Tetapi karena kemasannya menarik, masyarakat menyukainya. Padahal di Indonesia, saat ini sudah banyak anak-anak muda yang mampu membuat film dengan teknologi AI dengan baik.
“Alangkah baiknya jika film-film yang dibuat oleh anak-anak muda memiliki muatan budaya yang luhur. Tapi tentu saja untuk membuat yang seperti itu perlu strategi kebudayaan, di mana negara juga mensupport, dan bisa konsen pada urusan ini,” tambah Sarmuji.
Soultan Saladin berharap Partai Golkar dengan kekuatan politiknya mampu mendorong pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk ikut terlibat dalam pembangunan perfilman nasional.
“Terus terang, selama ini orang film berjuang sendiri untuk mempertahankan film Indonesia. Itu pun harus berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat berat. Akibatnya perfilman kita, tidak bisa berkembang seperti yang diharapkan. Kita lihat produksi-produksi film kita, masih mengutamakan aspek komersil, seperti mengangkat hantu-hantuan. Sulit sekarang kita mendapatkan produksi film nasional yang bermutu,” kata Saladin.
Evry Joe menyampaikan, persoalan yang dihadapai oleh perfilman Indonesia adalah tata edar yang masih tidak jelas saat ini. Peredaran film masih ditentukan oleh pemilik bioskop, dan pemilik bioskop pula yang menentukan sebuah film layak atau tidak untuk ditayangkan, dan jumlah layar yang diberikan untuk film yang akan tayang.
“Saya pernah bertanya, kan film kita sudah disendor oleh Lembaga Sensor Film (LSF), mengapa harus dikurasi lagi oleh pihak bioskop penayangannya. Kalau sudah lolos sensor ya harusnya diberikan saja layarnya,” kata Evry, seraya mengatakan film-film impor dari Amerika masih menguasai layar bioskop di Indonesia.
Evry mengusulkan agar ada pihak yang mau membuat bioskop khusus untuk film Indonesia di daerah-daerah, agar film Indonesia yang diproduksi bisa disaksikan oleh masyarakat.
“Sebab kalau kita mengandalkan penayangan di bioskop yang ada sekarang, sulit bagi film Indonesia untuk sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Sulitnya untuk mendaptkan layar di bioskop bagi film produksi dalam negeri juga diakui oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Dwi Sumarjaya Linggih. Anaknya yang pernah memproduksi film drama kuliner berjudul “Rahasia Rasa”, hanya mendapatkan layar yang sedikit di bioskop.
“Padahal film itu disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Ketika diputar di Netflix, menempati posisi teratas selama dua minggu,” kata Linggih. (hw)
