JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan berpotensi menjadi jauh lebih efisien jika Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat segera terwujud. Gagasan pembangunan Kampung Haji tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian Indonesia dalam pengelolaan layanan haji.
“Paling signifikan itu di masa yang akan datang, ya, cita-cita Presiden untuk membentuk Kampung Haji. Nah, Kampung Haji itu justru akan sangat membantu menekan inefisiensi nanti,” ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Menurut Dahnil, keberadaan Kampung Haji tidak hanya menjadi pusat pelayanan bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci, tetapi juga berpotensi menciptakan arus pemasukan (cash inflow) bagi negara. Selama ini, sebagian besar dana penyelenggaraan haji mengalir ke berbagai pihak di luar negeri. Dengan adanya Kampung Haji, sebagian besar kegiatan logistik, akomodasi, hingga transportasi dapat dikelola langsung oleh Indonesia.
“Kenapa? Karena cash outflow selama ini terkait perhajian kita cukup besar. Nanti ketika ada Kampung Haji, cash inflow-nya juga akan besar, dan itu akan sangat membantu menekan biaya,” terang Dahnil.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan dan mendukung realisasi proyek strategis ini, yang dinilainya akan memberikan dampak ekonomi dan spiritual yang luas bagi bangsa Indonesia.“Maka kita butuh doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar upaya Presiden menghadirkan Kampung Haji ini bisa segera terwujud,” ucapnya.
Meski demikian, Dahnil mengaku belum bisa memastikan besaran efisiensi biaya yang akan dihasilkan dari keberadaan Kampung Haji tersebut. “Saya belum dapat angkanya, nanti sabar, bangun dulu Kampung Hajinya. Kita bangun dulu,” katanya.
Pernyataan Dahnil ini beriringan dengan keputusan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah yang menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp87.409.365 per jemaah reguler. Angka ini turun sebesar Rp2.893.000 dibandingkan BPIH tahun 2025 yang mencapai Rp89.410.258 per jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam kesimpulan rapat kerja di Kompleks Parlemen, menjelaskan bahwa penurunan biaya tersebut merupakan hasil dari upaya bersama antara pemerintah dan DPR dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH tahun 2026 per jemaah reguler sebesar Rp87.409.365, turun sebesar Rp2.893.000 dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Marwan.
Gagasan Kampung Haji Indonesia merupakan langkah jangka panjang yang dinilai akan membawa transformasi besar dalam tata kelola haji nasional. Selain menjadi pusat aktivitas jemaah, kawasan tersebut diharapkan memiliki fasilitas terpadu seperti asrama, dapur umum, rumah sakit, pusat logistik, serta lembaga keuangan syariah yang dikelola langsung oleh Indonesia.
Jika terwujud, Kampung Haji dapat menjadi model kemandirian ekonomi umat, sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dalam bidang keagamaan dan pelayanan jemaah.
Untuk sementara, pemerintah akan fokus pada penurunan bertahap BPIH, optimalisasi dana haji, serta peningkatan transparansi dalam penggunaan dana operasional agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari efisiensi tersebut.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kedaulatan pelayanan jemaah haji Indonesia,” pungkas Dahnil.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
